Upaya Menggerakan Perekonomian Desa

ant, Jurnalis · Minggu 17 Januari 2016 13:05 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 17 320 1290134 upaya-menggerakan-perekonomian-desa-qLXH2pEpxL.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA -  Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp46,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa pada tahun 2016.

Dengan jumlah tersebut, setiap desa di Tanah Air akan menerima setidaknya dana segar sebesar Rp800 juta, atau meningkat dari nilai dama desa pada tahun sebelumnya sebesar Rp250 juta--Rp280 juta. Dana desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebelumnya kurang diperhatikan, mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan pengalokasian dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk infrastruktur di desa tersebut.

"Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, bahan bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, fokus kita agar dana desa tersebut berputar di desa," kata Marwan di Jakarta.

Marwan menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur berdasarkan pada keputusan Presiden RI Joko Widodo yang harus dipatuhi oleh kementerian. Infrastruktur yang dimaksud adalah penunjang pembangunan desa, seperti halnya jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih.

Dengan program infrastruktur, menurut dia, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga merespons pertumbuhan ekonomi. Dengan program infrastruktur pula, keberadaan lalu lintas barang dan jasa di desa itu bergerak.

Kepala desa, perangkat desa, dan semua masyarakat desa agar mengoptimalkan penyerapan dana desa dengan program padat karya, misalnya dengan membangun infrastruktur desa yang memanfaatkan tenaga lokal desa, menggunakan bahan-bahan baku dari desa, dan manfaatnya pun harus bisa dirasakan semua masyarakat desa.

"Saya tidak akan bosan mengajak para kades dan semua masyarakat desa untuk segera memakai dana desa dengan program padat karya, terutama dengan membangun infrastruktur desa," katanya.

Selain itu, juga membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar potensi ekonomi desa tergarap maksimal.

Ia menekankan, "Jangan ragu-ragu, apalagi takut memakai dana desa." Desa Huntu Barat, Bone Bolango, Gorontalo, misalnya, yang sukses penggunaan dana desa dengan program padat karya. Dana desa yang telah disalurkan langsung dipakai membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perikanan air tawar yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dana desa pun langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Huntu Barat.

"Penyerapan dana desa di Huntu Barat sangat cepat dan sudah 100 persen. Hasilnya terlihat dengan terbangunnya kolam-kolam perikanan air tawar yang langsung memberi pemasukan bagi masyarakat desa. Ini menjadi contoh bagus bagi desa-desa lainnya," kata Marwan.

Jika semua desa bekerja cepat menggunakan dana desa, lanjut Menteri Marwan, secara otomatis dana desa akan terserap sehingga tidak kembali ke pusat. Dana desa akan berputar di desa dan dapat menghidupkan perekonomian lokal desa. Jika ekonomi desa bergerak positif, akan mendongkrak perekonomian nasional.

Politikus PKB itu mengakui bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur dapat menimbulkan keresahan di berbagai desa. Pasalnya, kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing desa tidak semata-mata infrastruktur.

"Contohnya di Sumatera Barat, ada yang mengajukan untuk menjadi pusat kebudayaan desa. Lalu, di Jawa Barat, ada yang mengajukan untuk perkebunan. Ini tidak boleh karena harus dialokasikan untuk infrastruktur," katanya.

Meski demikian, Menteri Marwan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur desa akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Pasalnya, pembangunan infrastruktur akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) masing-masing desa.

Selain memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur juga akan menjadi penunjang perekonomian masyarakat desa.

Jangan Takut Menteri Marwan juga meminta kepala desa untuk tidak takut menggunakan dana desa untuk program padat karya dan mempercepat kesejahteraan desa. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran justru membantu pembangunan nasional.

Marwan mengakui relatif banyak kepala desa yang ketakutan untuk menggunakan dana desa. Bahkan, ada upaya menakut-nakuti kades dalam memakai dana desa sehingga program berjalan lambat.

Pihaknya melakukan sistem pengawasan berlapis dan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan.

Menteri kelahiran Pati itu juga meminta agar proses dan prosedur dana desa tidak perlu dibuat rumit.

"Jika sudah masuk ke rekening desa, langsung saja untuk membangun infrastruktur. Bagi desa yang jalannya rusak, bangun jalan desa. Jika saluran irigasinya tidak ada, langsung buat saluran irigasi dengan dana desa," ujar Marwan.

Mekanisme penggunaan dana desa sudah dibuat sederhana agar masyarakat tidak kesulitan untuk menerima maupun menggunakannya.

Contoh penggunaan dana desa pun, kata dia, sudah disampaikan ke semua daerah agar disosialisasikan ke desa-desa.

"Cukup dua lembar kertas berisi rencana program desa, kemudian buat dua lembar kertas berisi realisasi penggunaan dana desa sebagai laporan. Tidak usah dibuat rumit yang malah menghambat pembangunan. Dana desa ini hak desa dan jangan sampai mengendap dan kembali ke pusat," imbuh Marwan.

Tak Ikut Campur Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda.

"Kalau di Papua dan Sumatra, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi karena infrastruktur sudah memadai," kata Farid.

Desa yang ada di Yogyakarta, misalnya, kebutuhan utamanya adalah modal, badan usaha milik desa, pasar hingga pelatihan sumber daya manusia.

"Jadi, kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi, melainkan lebih pada kebutuhan pelatihan untuk pariwisata dan lainnya," ucap Farid.

Penentuan prioritas penggunaan dana desa, menurut dia, tidak diperlukan karena setiap desa sudah mempunyai perencanaan yang ditentukan melalui musyawarah desa.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menentukan, tetapi cukup mengonfirmasi saja. Hal itu juga diyakini dapat menggerakkan perekonomian di desa, seperti yang diharapkan pemerintah.

"Ini malah seakan-akan mengkerdilkan dengan peraturan dana desa harus untuk infrastruktur. Padahal, desa lebih tahu kebutuhannya untuk apa," katanya.

Selain itu, Farid juga meminta lambannya penyaluran dana desa karena proses birokrasi yang berbelit pada tahun 2015 tidak terjadi lagi pada tahun ini.

Farid menyarankan untuk mempercepat penyaluran dana desa sebaiknya penyaluran dana desa langsung diberikan ke desa, tidak lagi melalui pemerintah daerah.

"Dengan catatan harus ada prasyaratnya, tujuannya agar setiap desa juga memiliki perencanaan yang baik," kata Farid.

Pemangkasan birokrasi itu juga dinilai penting untuk keefektifan pekerjaan perangkat desa. Selama ini, perangkat desa harus disibukkan dengan pengerjaan administrasi dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi, bagi hasil pajak, dan sebagainya.

"Kalau dicairkan setiap tiga kali dalam setahun, perangkat desa harus membuat 12 laporannya. Jika seperti itu, tidak ada waktu memikirkan rakyatnya," katanya.

Seharusnya, menurut Farid, pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan dana-dana lainnya cukup dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban belanja desa yang lebih akuntabel.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini