Dari 250 Juta Penduduk RI, Baru 13% Nikmati Nonton Bioskop

Hendra Kusuma, Jurnalis · Kamis 11 Februari 2016 17:51 WIB
https: img.okezone.com content 2016 02 11 320 1309835 dari-250-juta-penduduk-ri-baru-13-nikmati-nonton-bioskop-Ippx6WSoEZ.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan, ada rasa ketidakadilan yang dirasakan 250 juta masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam mengakses film di bioskop.

Menurut Pramono, hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah merombak Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi X.

Pramono menyebutkan, prinsip dasar paket kebijakan DNI ini untuk memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Misalnya, mengenai industri layar bioskop.

"Jumlah layar bioskop hanya 1.117 layar di seluruh Indonesia, yang hanya bisa diakses 13 persen dari penduduk kita. Penduduk kita sudah 250 juta. Dan 87 persen layar itu ada di Jawa. Yang lebih ironis lagi, 35 persen gedung bioskop ada di Jakarta," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Dengan dibukanya 100 persen asing berinvestasi di sektor perfilman, dinilai dapat mengubah momok rasa ketidakadilan menjadi keadilan bagi masyarakat Indonesia. "Para pelaku yang selama ini mendapatkan kemudahan menguasai semuanya ini, hanya tiga hingga empat perusahaan. Tentunya Ini tidak baik untuk dunia perfilman kita. Maka dengan demikian, yang seperti ini pemerintah akan melakukan perubahan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, dalam paket DNI yang baru mengenai bioskop, produsen film atau distribusi perfilman itu terbuka sampai 100 persen.

Namun, terbukanya sektor tersebut tidak begitu saja tanpa syarat dari pemerintah. Menurut Franky, pemerintah akan tetap memasukan aturan di mana aturan tersebut bagi yang 100 persen asing untuk tetap memutarkan film Indonesia dalam setiap jam tayangnya.

"Peraturan yang nanti akan disiapkan adalah dalam UU 33 tentang perfilman, pelaku usaha pertunjukan film atau bioskop wajib mempertunjukkan film-film Indonesia 60 persen dari seluruh jam pertunjukan filmnya. Artinya, kalau sekarang belum ada ketentuan tersebut, maka dengan dibukanya, dengan semakin banyaknya bioskop, maka akan semakin banyak film yang diproduksi dalam negeri karena untuk mengejar 60 persen. Tentu mekanismenya akan dibahas kemudian," tukas Franky.(rai)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini