Pemkot Solo Tutup Minimarket Ilegal

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 16 Februari 2016 12:39 WIB
https: img.okezone.com content 2016 02 16 320 1313322 pemkot-solo-tutup-minimarket-ilegal-CzfrMqwLHK.jpg Ilustrasi minimaret. (Foto: Okezone)

SOLO - Peringatan bagi pengelola minimarket yang tidak mengantongi izin usaha dan operasional. Pemkot Solo mengancam menutup toko berjaringan ilegal yang beroperasi di Kota Bengawan.

Salah satunya di Jalan Ir Sutami, tepatnya di barat Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT). Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemkot Solo Toto Amanto mengatakan, pihaknya mendapatkan pengaduan warga sekitar jika ada pendirian minimarket di barat TBJT. Laporan ditindaklanjuti dengan mengecek administrasi perizinan di BPMPT.

Hasilnya, minimarket yang bersangkutan belum mengantongi izin usaha toko modern (IUTM). Padahal, setiap minimarket yang beroperasi wajib memiliki izin usaha. Sementara, Pemkot sudah melakukan moratorium pendirian minimarket sejak Mei 2014 lalu. “Sejak Mei 2014 lalu, kami belum menerbitkan IUTM baru. Jadi bisa dipastikan minimarket yang baru dibuka tidak mengantongi izin atau ilegal dan segera ditertibkan,” tegasnya, kemarin.

Menurutnya, moratorium tersebut sesuai dengan kajian tim teknis yang melibatkan akademisi tentang kebutuhan minimarket di Kota Bengawan yang dinilai telah overload. “Sepanjang SE belum dicabut, kami belum menerbitkan izin pendirian minimarket baru,” terangnya. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP selaku penegak peraturan daerah untuk menutup operasional minimarket yang belum mengantongi izin. BPMPT menyatakan tidak mau kecolongan terkait pendirian minimarket baru yang tidak mengantongi izin.

Dia juga mengingatkan pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kota Bengawan untuk mematuhi aturan yang berlaku. “Seperti harus mengurus izin dulu kalau mau membuka usaha. Jangan beroperasi dulu jika administrasinya belum lengkap,” terangnya. Dia menambahkan, terdapat 16 permohonan izin pendirian minimarket baru yang masuk di BPMPT yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Solo. Namun pengajuan ditolak karena surat edaran wali kota tentang moratorium pendirian minimarket belum dicabut.

Sementara, pendirian minimarket mengacu Perda Nomor 5/- 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam aturan tersebut, minimarket wajib berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Selain itu, perizinan pembangunan minimarket baru wajib dilengkapi IUTM, memenuhi persyaratan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta bermitra dengan pedagang kecil.

Terpisah, Kepala Satpol PP Solo Sutarjo berjanji segera melayangkan surat peringatan (SP) kepada pemilik minimarket yang belum mengantongi izin untuk menghentikan operasionalnya. Peringatan diberikan bertahap mulai SP I, SP II, dan SP III. “Kalau tetap tidak digubris, kami akan mengambil langkah tegas,” tandas Sutarjo.

Pemilik minimarket juga akan diminta mengurus perizinan pendirian toko modern. Jika tetap mengabaikan surat peringatan, maka operasional minimarket terancam ditutup paksa.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini