nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi: Deregulasi Tingkatkan Iklim Investasi

Hendra Kusuma, Jurnalis · Kamis 18 Februari 2016 10:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 02 18 20 1315150 presiden-jokowi-deregulasi-tingkatkan-iklim-investasi-6UdG6J0sWO.jpg Presiden Joko Widodo (Foto : Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia yang tetap stabil masih memerlukan beberapa instrumen untuk menjaga dan membuat perekonomian Indonesia di level pertumbuhan yang positif.

Hal tersebut diungkapkannya saat pidato kunci (keynote speech) pada acara US-ASEAN Business Counci (US-ABC) yang dilaksanakan di Ballroom Hotel St. Regis, San Fransisco, California, AS, Rabu, 17 Februari 2016 waktu setempat, yang merupakan sebagai rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat (AS).

Menurut Jokowi, apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini masih belum cukup. Pasalnya, banyak yang harus dilakukan sebagai langkah pembenahan di Indonesia, seperti penyederhanaan serta pembenahan perizinan, peraturan yang tumpang tindih, termasuk deregulasi daftar negatif investasi (DNI).

"Kami terus melakukan perbaikan, kami terus lakukan reform, yang kami lakukan di Indonesia adalah supply-side reforms," kata Jokowi melansir keterangan Tim Komunikasi Presiden, Kamis (18/2/2016).

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Reagan saat menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian California yang bersama-sama dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Margareth Thatcher, yang memberlakukan deregulasi ekonomi Inggris dan AS.

"Saat ini, kita harus memberlakukan kebijakan yang sama di emerging markets, yakni membebaskan bisnis dan industri dari Undang-undang dan peraturan yang berlebihan," tambahnya.

Sejak awal tahun ini, menurut Jokowi, perekonomian global mengalami perlambatan. Banyak emerging markets mengalami penurunan dan akan berdampak pada ekonomi maju. Pada kondisi ini, Presiden menilai bahwa bank sentral dunia memang harus menyediakan likuiditas yang diperlukan oleh dunia.

"Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia tidak boleh menunda tindakan-tindakan nyata dan aksi mendasar," katanya.

Reformasi struktural, investasi jangka panjang yang tidak berfokus pada langkah-langkah jangka pendek yang populis merupakan tindakan yang seharusnya diambil. Dan ini membutuhkan waktu.

"Saya yakin tidak ada jalan pintas," katanya.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, tantangan ekonomi yang dihadapi kini sudah bergeser. Bukan lagi kesalahan pemungutan pajak yang berlebihan. Namun, kebijakan fiskal yang buruk telah menyebabkan negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan.

Meski demikian, kepemimpinan yang tegas dan jujur tidak boleh berubah. Untuk itu, pada akhir pidatonya, Presiden mengajak untuk melakukan tindakan tegas, jujur, berorientasi jangka panjang, dan siap untuk tidak popular.(rai)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini