Pengelolaan Keuangan Haji Lebih Fleksibel Jika Dipegang BPKH

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 25 Februari 2016 21:23 WIB
https: img.okezone.com content 2016 02 25 320 1321598 pengelolaan-keuangan-haji-lebih-fleksibel-jika-dipegang-bpkh-a5tvmpdhaB.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)


JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendesak harus segera dirampungkan. BPKH nantinya mengambilalih kewenangan pengelolaan keuangan haji yang selama ini diambil langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Deputi Komisioner OJK bidang Pengawasan Bank Mulya E Siregar mengatakan, dana kelolaan keuangan haji sampai saat ini sudah mencapai Rp80 triliun. Ambilalih pengelolaan keuangan haji nantinya lebih fleksibel jika dikelola langsung oleh BPKH.

"BPKH yang menentukan akan ditaruh di sukuk, atau melakukan pembiayaan. Tergantung nanti BPKH-nya seperti apa struktur organisasi pengelolanya ke depan. Intinya dia akan melakukan pengelolaan dan penempatan investasi sehingga dana itu tidak idel," kata Mulya di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Jika sudah terbentuk, kata Mulya, diharapkan BPKH menempatkan 80 persen dana keuangan haji disimpang pada perbankan syariah. Saat ini, pembentukan BPKH tinggal menunggu keputusan dari Kemenag yang tengah pansel (panitia seleksi) untuk menyeleksi orang-orang yang akan duduk di BPKH.

Lanjut Mulya, pengawasan akan tetap di bawah kendali OJK. BPKH menyajikan kemudahan bagi para calon haji ke depannya. Misalnya, seperti fasilitas dan akomodasi yang akan diberikan dengan level yang terbaik.

"Kita harus lihat apa badan hukumnya yang dipakai oleh BPKH, itu yang sedang dibahas oleh kami di Kemenag. Apakah dia itu termasuk manajer investasi yang semestinya diawasi oleh OJK karena mengelola dana," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini