nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana Ketahanan Energi Diminta Dalam Bentuk UU

Dedy Afrianto, Jurnalis · Sabtu 27 Februari 2016 12:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 02 27 320 1322701 dana-ketahanan-energi-diminta-dalam-bentuk-uu-cC1DoLQVKL.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mempersiapkan legalisasi kebijakan dana ketahanan energi (DKE). Aturan ini ditargetkan akan selesai menjelang akhir tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, Komisi VII DPR RI mengharapkan legalisasi DKE ini diatur dalam UU. Menurut anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto, hal ini diperlukan mengingat dana ketahanan energi nantinya sebagian akan disisihkan dalam APBN.

"Kalau APBN UU APBN. Dalam APBNP Kalau diajukan akan kita bahas. Sementara menggunakan UU APBN. Tetapi saya pribadi mengusulkan untuk kedepan menggunakan UU tersendiri. Karena kalau menggunakan UU tersendiri tidak akan tergantung pada UU APBN," jelasnya saat ditemui di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Selain dana APBN, lanjutnya, pemerintah nantinya juga dapat menggunakan sumber anggaran lainnya, seperti penjualan bahan bakar fosil dan kalangan industri.

"Ada tiga menurut saya. Pengguna fosil, orang yang menggunakan fosil harus menyisihkan sebagian dari dananya dong. Kemudian industri-industri yang besar-besar BUMN itu ambil dong sebagian supaya dia konservasi juga. Kemudian yang ketiga adalah APBN," jelasnya.

Dito menambahkan, saat ini KESDM perlu segera melakukan reformasi dalam hal pengelolaan dana energi baru dan terbarukan. Sebab itu, perlu UU khusus yang dapat menjadi payung hukum bagi penerapan energi baru dan terbarukan.

"Dengan harga minyak US30 dolar (per barel), lifting 870 barel per day, masyarakat kita 200 juta, reformasi ESDM harus dipercepat. Kita sepakat," pungkasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini