nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

6 Arahan Penyusunan RAPBN 2017

ant, Jurnalis · Senin 02 Mei 2016 14:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 05 02 20 1378180 6-arahan-penyusunan-rapbn-2017-ztJmP5K4M5.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, terdapat enam arahan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

"Pertama, meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran kementerian atau lembaga," kata Boediarso dalam sambutannya saat Workshop Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK Untuk Alokasi Anggaran 2017 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Selanjutnya yang kedua, kata dia, memperbaiki pembobotan dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

"Ketiga, meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)," tuturnya.

(Baca Juga: Bappenas Paparkan Pendekatan Baru Dalam Penyusunan RKP)

Kemudian, keempat, memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dengan lebih memperhatikan sinergi dan sinkronisasi pendanaan program atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah serta kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya.

"Kelima, meningkatkan anggaran dana insentif daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah," ucap Boediarso.

Terakhir, kata dia, meningkatkan anggaran dana desa hingga 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah sesuai road map dana desa 2015-2019 untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Sebagaimana dimaklumi, kata Boediarso, pada 2016 telah dilakukan perubahan yang mendasar dalam kebijakan transfer ke daerah dan dana desa antara lain perubahan struktur transfer ke daerah dan dana desa dan peningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang hampir menyamai belanja kementerian/lembaga.

Selanjutnya, perubahan formulasi DAU melalui penggunaan data baru dalam variabel kebutuhan fiskal, perubahan kebijakan penggunaan DBH yang lebih bersifat block grant, terutama DBH SDA Migas dan DBH CHT, perubahaan pengelolaan DAK, perubahan anggaran dan formulasi pengalokasian dana insentif daerah, dan peningkatan anggaran dan pengalokasian dana desa. (dni)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini