Kemenpan-RB Wacanakan Pengurangan Belanja Pegawai Pemerintah

ant, Jurnalis · Selasa 17 Mei 2016 18:16 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 17 20 1390855 kemenpan-rb-wacanakan-pengurangan-belanja-pegawai-pemerintah-pUB8R8NN3i.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)


JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berniat mengurangi anggaran rutin belanja pegawai yang rata-rata secara nasional mencapai 33,8 persen dari keseluruhan belanja pemerintah menjadi di bawah 30 persen.

"Realisasinya tahun depan, harus mengikuti tren perkembangan dunia melakukan efisiensi belanja pemerintah yang idealnya untuk pembangunan sebagai investasi nasional," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai melakukan telekonferensi di Ruang Kontrol Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa.

Pengurangan anggaran rutin pegawai tersebut dilakukan agar belanja pemerintah bukan sekadar hanya untuk membiayai pegawai pemerintah, melainkan diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan.

Yuddy mengungkapkan ada beberapa instansi pemerintahan di daerah yang anggaran rutin belanja pegawai mencapai lebih dari 50 persen, dan hal tersebut dianggapnya mengurangi belanja untuk pembangunan.

"Harus dihentikan, daerah akan diturunkan di bawah 50 persen dan ini dilakukan di 'road map' yang akan berlaku 2017. Kemenpan-RB juga meminta Kementerian Keuangan untuk mencadangkan anggaran untuk rasionalisasi pegawai," tukasnya.

Jumlah rasionalisasi aparatur sipil negara tersebut belum memiliki angka pasti, namun rasionya ideal adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 2,5 juta pegawai pemerintah.

Yuddy menyebutkan pada saat ini terdapat 4,5 juta pegawai pemerintah, dan dari kelebihan dari angka ideal sebelumnya tersebut terdapat pegawai pensiun sekitar 520 ribu hingga 2019.

"Sisanya itu yang dirasionalisasi untuk tujuan menyiapkan pegawai pemerintah dengan kompetensi tinggi. Sosialisasi mulai setelah Lebaran, sehingga nanti setiap instansi pemerintah memiliki standar pengukuran audit pegawai yang sama," ucap dia.

Yuddy mengungkapkan pegawai pemerintah yang dirasionalisasi adalah pegawai yang dinilai tidak produktif dan tidak kompeten sesuai standar audit kepegawaian.

Sasaran utama dari rasionalisasi aparatur sipil negara tersebut adalah menciptakan postur pemerintahan yang ramping dan sehat, serta agar lembaga negara tidak ada lagi yang tumpang tindih.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini