Share

Gaji Ke-13 dan THR PNS Picu Harga Naik

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 19 Mei 2016 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 19 20 1392533 gaji-ke-13-dan-thr-pns-picu-harga-naik-dmRLPGGlPJ.gif Ilustrasi : Okezone

YOGYAKARTA – Gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) yang rencananya diberikan pada Juli mendatang dinilai bakal melukai hati rakyat. Selain kondisi ekonomi nasional masih kurang membaik, alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat di APBN dan APBD juga dianggap kurang.

Pemberian keduanya diyakini akan mengerek harga-harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Direktur Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta Sunarjo mengatakan, APBN 2016 sebenarnya sedang kurang sehat. Salah satu penyebabnya pendapatan dari sektor pajak tidak mencapai target. “Dalam kondisi seperti ini seharusnya pemerintah melakukan efisien,” katanya kemarin.

Peningkatan tambahan gaji atau pemberian gaji ke-13 dan THR bagi PNS pun tidak menjamin aparatur memperbaiki kualitas kinerjanya. Hal itu jelas tidak berbanding lurus dengan membaiknya birokrasi. “Ibaratnya menaikkan gaji itu bukan berarti akan menjadi bersih dari korupsi,” kata Sunarjo. Menurut Sunarjo, pemberian gaji ke-13 dan THR PNS jelas akan berdampak pada alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Pertama, berkinerja dengan kompetensi-kualifikasi yang tinggi, yang mana pasti akan dipertahankan. Kedua, pegawai yang tidak kompeten, kualifikasi tidak sesuai, namun berkinerja tinggi. Pegawai yang masuk kategori ini perlu ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat). Ketiga, pegawai yang kompeten dan kualifikasi sesuai, namun tidak berkinerja tinggi.

Perlakuan yang bagi pegawai kategori ini adalah rotasi atau mutasi. “Kelompok terakhir adalah yang tidak kompeten, kualifikasi tidak sesuai, dan tidak berkinerja tinggi jadi sasaran rasionalisasi,” paparnya Penilaian kompetensi pegawai dilakukan dengan persentase. Kemampuan penguasaan teknologi informasi (TI) memiliki bobot 35 persen, bahasa Inggris 15 persen, dan tes kompetensi bidang dan pelayanan 50 persen.

Kendati melakukan rasionalisasi, pemerintah tetap akan menggelar rekrutmen pegawai untuk menggantikan pegawai yang pensiun. Pada 2016 ini, pemerintah akan merekrut 151.042 orang. Dilanjutkan pada 2017 sebanyak 132.025 orang, tahun 2018 sebanyak 155.875 orang dan tahun 2019 sebanyak 155.168 orang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, rasionalisasi birokrasi tak hanya diartikan sebagai pengurangan pegawai semata.

Lebih dari itu, rasionalisasi adalah bagian dari penataan yang mutlak dilakukan. Ini mengacu pada realita di daerah, di mana belanja pegawai bisa mencapai 50 persen dari APBD. Dengan data ini, pembelanjaan daerah didominasi untuk belanja pegawai, sementara pelayanan publik juga membutuhkan biaya yang banyak. “Tentunya menjadi persoalan yang penting untuk segera diselesaikan solusinya. Beban fiskal tidak sebanding dengan output yang didapat,” paparnya.

Sebagaimana yang diungkapkan Iwan, Bima juga menyatakan komposisi pegawai saat ini perlu dilakukan penataan karena JFU yang mendominasi justru tidak memiliki standar jelas. Bahkan, menurutnya sering kali posisi ini sebagai kotak penampungan dibandingkan dengan kelompok jabatan PNS lainnya. Dia mengakui rasionalisasi ini tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, dia mengingatkan proses rasionalisasi perlu memperhatikan bagaimana cara menyeleksi pegawai yang buruk dan menggantinya dengan yang baik. “Dengan mengedepankan unsur kemanusiaan dan juga tanpa meningkatkan angka kemiskinan,” katanya. Pakar administrasi publik Pantius D Soeling mengingatkan bahwa dalam melakukan penataan yang mengarah pada rasionalisasi hendaklah mempertimbangkan asas keadilan. “Baik keadilan prosedural, keadilan interaksional maupun keadilan retributif,” katanya.

Keadilan prosedural berkaitan dengan kriteria dan prosedur yang merupakan alasan logis perlunya rasionalisasi, seperti tidak kompeten, tidak berkinerja, mangkir, indisipliner. Lalu juga secara prosedural apakah sudah didahului dengan peringatan pendahuluan, dokumentasi, dan standar pencapaian kinerja tertulis.

Iuran Pasti bagi Pensiunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mewacanakan akan menggunakan skema iuran pasti dana pensiun bagi PNS, menggantikan skema manfaat pasti. “Kita sedang menghitung kemungkinannya. Ini baru kemungkinan ya, karena belum keputusan kabinet. Mulai tahun ini kita akan memperkenalkan iuran pasti,” kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil kemarin.

Menurut Sofyan, dengan skema iuran pasti itu, jumlah pensiun yang diterima pegawai akan lebih besar dan bisa diterima sekaligus. Artinya, ketika pegawai pensiun pada umur 58 tahun maka dapat memulai kariernya yang “kedua” dengan uang tersebut. “Sekarang saya sudah minta kepada Taspen, ingin melakukan studi supaya segera dilakukan keluarkan keputusan,” ujar Sofyan.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini