nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ajukan APBNP, Pemerintah Tunggu Tax Amnesty Disahkan

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Kamis 19 Mei 2016 21:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 05 19 20 1393002 ajukan-apbnp-pemerintah-tunggu-tax-amnesty-disahkan-EZevHYJ59s.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kondisi perekonomian Indonesia kini terbilang tidak lagi begitu relevan dengan asumsi makro dan postur APBN. Alhasil, kondisi demikian akhirnya mengharuskan pemerintah mulai menyusun APBNP 2016.

Akan tetapi, menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, pemerintah belum bisa mengajukan APBNP 2016 pada saat ini. Sebab, pemerintah lebih dulu menanti disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Kalau sudah tahu berapa tarif tebusannya, apa saja yang dibolehkan, skemanya bagaimana, baru kita ajukan APBNP," ujarnya dalam acara 2016 Mid-Year Market Outlook Citi, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Saat ini RUU tax amnesty, masih berada dalam tahap berbagai pembahasan jangka panjang di DPR. Dia pun berharap, sebelum akhir Mei, RUU tax amnesty sudah dapat disahkan menjadi UU.

"Moga-moga sebelum akhir bulan sudah disetujui," harapnya.

Dia menjelaskan, tax amnesty ini merupakan suatu terobosan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tax amnesty dapat mengembalikan aset milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini berada di luar negeri, agar bisa kembali dan tercatat di dalam negeri.

Dengan demikian, tax amnesty dipandangnya akan mampu membantu likuiditas perekonomian Indonesia.

"Tax amnesty ini terobosan. Mengembalikan aset tujuan Indonesia yang belum tercatat di dalam negeri, dari luar negeri bisa balik. Atau dari dalam bisa tercatat kalau belum tercatat. Akan membantu likuiditas perekonomian kita," pungkasnya

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini