Pemerintah Wajib Transparan Jika Ingin Pecat PNS

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Selasa 31 Mei 2016 10:27 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 31 320 1402080 pemerintah-wajib-transparan-jika-ingin-pecat-pns-f03e62TYZ2.jpg Ilustrasi PNS. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Membeludaknya jumlah PNS membuat pemerintah kini siap 'menendang' alias memecat PNS sekira 1 juta orang mulai 2017 hingga 2019. Hal ini didasari kebijakan moratorium penerimaan CPNS dan merampingkan sistem PNS di Indonesia melalui rasionalisasi jumlah PNS pada 2017 hingga 2019.

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, mengkritik sikap pemerintah atas kebijakan ini karena alasan efisiensi anggaran dinilai tak tepat. Belum lagi mengingat dampak yang ditimbulkan dari pensiun dini tersebut.

"Negara wajib hadir untuk menjamin dan memastikan hak bekerja, hak berusaha dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Arteria kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

"Mereka yang akan diberhentikan wajib hukumnya untuk tahu sebelumnya, kriterianya apa saja, dan itu hak mereka untuk pensiun dini. Jadi ini seyogianya hanya pilihan dan bukan diwajibkan bagi PNS karena dari sejak semula mereka kan tidak mengetahui hal ini, yang mereka tahu masa kerja sampai dengan mereka purna tugas," lanjut Arteria. (Baca Juga: Pemangkasan 1 Juta PNS Tak Pengaruhi Belanja Pegawai)

Menurut Arteria, efisiensi anggaran tidak harus ditempuh dengan cara memangkas jumlah PNS. Cara ini dinilai jadi dampak buruk bagi citra pemerintah yang akan dinilai senang berakrobat.

"Ini preseden buruk, bayangkan bekerja dengan pemerintah saja tidak pasti apalagi yang bekerja dan digaji oleh pengusaha seperti buruh? Saya sarankan agar Menpan RB untuk serius berpikir dan bekerja lebih keras lagi di dalam mengambil kebijakan. Jangan selalu berakrobat," sindirnya. (Baca Juga: Ini Alasan 1 Juta PNS 'Dipecat' hingga 2019)

Janji pemberian pesangon juga dinilainya tak bisa jadi alasan bagi pemerintah membenarkan alasan pemangkasan jumlah PNS. Setiap orang yang punya SK PNS menurut Arteria punya hak untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai masa tugas.

"Sudahlan hentikan akrobat dan polemik, jangan buat gaduh dan resahkan PNS dengan akrobat kebijakan. Mereka bukan kelinci percobaan dan Menpan RB jangan urusi efisiensi APBN yang bukan urusannya, biarkan itu menjadi tugas Menteri Keuangan untuk memikirkannya," tuntasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini