YLKI Sebut Banyak Lembaga Penggalang Dana Salahi Aturan

Danang Sugianto, Jurnalis · Selasa 14 Juni 2016 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 14 320 1414829 ylki-sebut-banyak-lembaga-penggalang-dana-salahi-aturan-BOu3lNgDTU.jpg Ilustrasi pemberian kredit. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) baru saja mengeluarkan hasil analisa kajian terkait kegiatan penggalangan dana publik. Salah satu temuannya menunjukkan bahwa penggalang dana masih banyak yang menyalahi aturan terkait penggunaan dana sumbangan tersebut untuk kegiatan operasional.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan, dari kajian yang dilakukan terhadap 100 responden penghimpun dana publik sebagian besar menggunakan dana tersebut operasional sebanyak 20-30 persen. Padahal dalam UU Perlindungan Umat Beragama (PUB) biaya operasional yang boleh digunakan tidak lebih dari 10 persen.

"Pada prakteknya beberapa lembaga biaya operasionalnya mencapai 20-30 persen," tuturnya di Cikini, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Tulus mengungkapkan, salah satu lembaga yang menggunakan dana operasional yang melebihi persyaratan yakni ACT yang menggunakan biaya operasional sebesar 20-30 persen. Namun lembaga tersebut memiliki izin dan memberikan laporan ke Kementerian Sosial.

Selain itu, ditemukan pula dari empat lembaga besar penghimpun dana publik dengan internal audit, tiga di antaranya masih belum memberikan laporan kepada negara.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini