nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Serapan Maksimal, 10 Kementerian/Lembaga Ini Dapatkan Anggaran Tambahan

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Senin 27 Juni 2016 18:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 06 27 20 1426613 serapan-maksimal-10-kementerian-lembaga-ini-dapatkan-anggaran-tambahan-nFzVyDYarB.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan ada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerima penghargaan (reward) berupa anggaran tambahan. Bentuk penghargaan tersebut diberikan karena 10 K/L tersebut mampu menyerap anggaran APBN 2016 hingga 95 persen.

Bambang menjelaskan, hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 39/2012 tentang pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran K/L. Tata caranya diatur dalam Undang-Undang (UU) melalui PMK Nomor 168/2015.

"Penghargaan diberikan kepada K/L yang punya hasil optimalisasi penghematan anggaran yang nilai lebih besar dari sisa anggaran. Memenuhi kriteria pencapaian anggaran berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

(Baca Juga: Komisi XI Setujui Pemotongan Anggaran 6 Kementerian/Lembaga Rp1,9 Triliun)

Meski demikian, dia menegaskan, penghargaan dalam bentuk anggaran tambahan ini tidak dialokasikan kepada individu atau personil yang berada dalam 10 K/L tersebut, melainkan lebih kepada K/L itu sendiri.

Sementara itu, untuk sanksi (punishment), diberikan kepada K/L yang hasil optimalisasi anggaran lebih kecil dari sisa anggaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Dari seluruh K/L, ada 10 yang diberikan reward, dan sanksi dua K/L, dan yang tidak berubah ada 74. Sanksi tidak akan dikenakan tahun ini karena ada program penghematan anggaran," sambung dia.

Berikut daftar 10 K/L yang mendapatkan penghargaan berupa tambahan anggaran:

1. Mahkamah Agung (MA) Rp25 miliar.

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp158 miliar.

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp159 miliar.

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rp100 miliar.

5. Badan Intelijen Negara (BIN) Rp50 miliar.

6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp90 miliar.

7. Mahkamah Konstitusi (MK) Rp50 miliar.

8. PPATK Rp30 miliar.

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp55 miliar.

10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp25 miliar.

Total: Rp737 miliar

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini