Share

TERPOPULER: Reklamasi Jadi Bukti Buruknya Tata Kota Jakarta

Rizkie Fauzian, Jurnalis · Sabtu 09 Juli 2016 10:32 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 08 470 1434177 terpopuler-reklamasi-jadi-bukti-buruknya-tata-kota-jakarta-QmM3SkdjJE.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta kota ini. Transportasi dan tata ruang merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena transportasi merupakan fungsi dari tata guna lahan.

Menurut Budayawan yang juga tokoh Betawi, Ridwan Saidi, tidak pernah ada yang namanya perencanaan tata kota di Jakarta, hal tersebut mengapa terjadi macet hingga saat ini. Menurutnya, tata kota haruslah memiliki sebuah konsepsi yang bergerak dari pengenalan masalah.

"Tidak pernah ada (tata kota), karena seharusnya ada konsepsi dari pengenalan masalah, dilihat masalahnya apa dulu? itu tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi (Bapeda), tugasnya untuk mengambil masukan dari masyarakat," jelasnya kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Ridwan menjelaskan, tugas Bapeda mengundang masyarakat untuk berbicara soal peradaban dan segala sesuatu yang berhubungan tata perkotaan di Jakarta. "Tugasnya Bapeda itu, berbicara soal peradaban dan segala macamnya, dari segala sisi," jelas Ridwan.

Ridwan menambahkan, tidak pernah ada konsep tata kota atau letak di Jakarta, terbukti dari rencana reklamasi yang baru-baru ini bergulir dan menimbulkan konflik dari banyak pihak.

"Tidak pernah ada konsep dari tata kota atau letak di Jakarta, sekarang buktinya kan reklamasi dihentikan, tutup buku, jadi mau bagaimana, seperti apa, itu jadi seperti Hambalang karena tidak ada perencanaan, tidak ada diskusi, seharusnya kejar dulu pokok," tambah dia.

Sementara itu, banyaknya pembangunan yang terjadi di pinggiran kali di Jakarta, semakin menambah kekacauan pada perencanaa tata kota. Ridwan menambahkan, Indonesia saat ini masih menjadi negara miskin, oleh karena itu pemandangan rumah kumuh di pinggiran kali tidak bisa dihapuskan meskipun banguna-bangunan baru dibangun di sekitar kawasan tersebut.

"Maraknya pembangunan pinggir kali itu tanpa konsep, tidak ada aturan, itu sekena-kenanya. Begini ya kita ini kan Indonesia negara miskin jadi jangan harap bahwa tidak ada yang seperti itu, pasti ada," tambahnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini