Share

HOT BISNIS : Menanti Hasil Racikan Reshuffle Jilid II

Danang Sugianto, Jurnalis · Minggu 31 Juli 2016 14:00 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 29 20 1450334 hot-bisnis-menanti-hasil-racikan-reshuffle-jilid-ii-JURss5AWEZ.gif Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan formasi kabinet untuk yang kedua kalinya. Ada yang dirombak yang sebagian besar dibidang ekonomi.

Dari reshuffle jilid II ini, Jokowi menggeser beberapa posisi menterinya. Seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menko Maritim.

Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang kini menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang sebelumnya diisi oleh Sofyan Djalil. Sementara Sofyan digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Serta Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang kini ditunjuk mnejadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara ada beberapa wajah baru yang mengisi kursi menteri di bidang ekonomi. Seperti Enggartiasto Lukito yang menjadi Menteri Perdagangan, Budi Karya Sumadi jadi Menteri Perhubungan, Archandra Taher jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arilangga Hartarto jadi Menteri Perindustrian serta yang paling mendapat perhatian Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan .

Pergantian tongkat estafet ini tentu disambut antusias loleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya perubahan positif khususnya bagi perekonomian Indonesia.

Para menteri baru tersebut juga terlihat optimistis dengan tugas yang diembannya. Seperti Menteri ESDM Arcandra yang mengaku akan melanjutkan beberapa program di sektor ESDM yang telah dimulai Sudirman Said.

Menurut lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, salah satu yang harus dilanjutkan adalah transformasi di sektor ESDM. Di mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menciptakan kemandirian bangsa melalui kedaulatan energi.

"Transformasi sektor ESDM adalah suatu keharusan, menjamin sumber daya dengan mengelola sumber daya alam untuk rakyat Indonesia," tuturnya.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku sudah menyiapkan beberapa program yang akan difokuskan dalam beberapa waktu ke depan. Fokus pertama yang akan dilakukan adalah pemerataan, di mana pemberitaan perekonomian bukan hanya antara penghasilan tinggi dan rendah tapi juga ada pemerataan wilayah-wilayah pertumbuhan dan ini nanti akan menjadi perhatian sendiri.

Kedua, yakni terkait dengan ketenagakerjaan. Untuk hal ini, kata Airlangga, akan dilakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menciptakan profesional training.

Fokus terakhir, soal daya saing industri yang menjadi sangat krusial, apalagi dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satu faktor krusial yakni infrastruktur yang sedang diselesaikan.

Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, dirinya tidak mau gegabah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan kereta api (KA) trans-Kalimantan dan trans-Papua. Mantan bos Angkasa Pura II tersebut mengaku, akan mempelajari lebih dulu perihal pengembangan dari proyek-proyek kereta api di luar Pulau Jawa itu.

"Tentunya saya harus mempelajari lebih dulu apa yang ada di (proyek) kereta api ini," ujar Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis 28 Juli 2016.

Budi mengatakan, dirinya tidak menutup kemungkinan jika harus mengadopsi sejumlah pemikiran dari Menhub sebelumnya, Ignasius Jonan. Karena menurutnya, ide-ide dari Jonan memiliki visi yang baik.

Dalam waktu satu hingga dua minggu ini, Budi mengaku akan melakukan pengenalan lebih dalam lagi sehingga strategi yang akan disiapkan lebih maksimal lagi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku telah memiliki target jangka pendek hingga tiga bulan yang akan datang. Program utama yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian hingga pemerintah daerah terkait pemanfaatan APBN.

Menurut Sri Mulyani, dalam waktu dekat dirinya akan menyusun rencana yang di dalamnya akan diatur harmonisasi anggaran APBN. Dengan begitu, maka diharapkan kesempatan kerja dapat meningkat karena penggunaan APBN yang tepat sasaran.

Namun, belum ada satu hari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah mendapat peringatan dari Presiden Jokowi. Jokowi menyampaikan peringatan itu dalam sidang kabinet hari ini sesaat setelah pengumuman reshuffle Kabinet Kerja.

Jokowi mewanti-wanti Menkeu Sri Mulyani untuk menjaga dengan baik program tax amnesty. Pernyataan itu ditegaskan Presiden di hadapan seluruh menteri.

"Berkaitan dengan tax amnesty, saya ingin memberikan peringatan saja Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain di desk-desk yang ada. Ada yang datang orangnya tidak, ada yang di KPP tetapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," ujar di Istana Negara, Rabu, 26 Juli 2016.

Presiden mengimbau kanwil-kanwil KPP harus berhasil dalam menerapkan tax amnesty. Sebab, negara lain mulai mempengaruhi dan masuk di kota mengajak uang itu tidak dibawa kembali ke Indonesia. (dng)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini