Share

Menhub Budi Karya Beberkan Program 100 Harinya

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Jum'at 29 Juli 2016 18:23 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 29 320 1450361 menhub-budi-karya-beberkan-program-100-harinya-3LmjfkkCgh.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)


JAKARTA - Setelah menggeser posisi Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi membeberkan program kerja 100 harinya. Ada beberapa program akan menjadi fokus mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini.

Pertama, Budi menjelaskan adalah soal proses kemandirian operasional terhadap Unit-Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pasalnya, dengan UPT menjadi BLU praktis tidak akan ada lagi operasional yang berjalan secara sendiri-sendiri.

"Memang proses kemandirian operasional terhadap UPT-UPT menjadi BLU itu menjadi derajat pertama. Karena dengan UPT itu praktis tidak ada kemandirian operasional dan kita tidak bisa ukur yang namanya efisiensi, di sisi lain mereka yang kerja akan dapat benefit memadai karena mereka harus ke Aceh, Sumut, Sulut," ucapnya saat konferensi pers di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Kemudian, pihaknya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk bisa mengelola dan bekerja sama dengan pemerintah. Adapun tujuannya adalah agar swasta bisa memberikan pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan catatan harus beriringan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Budi, mendorong swasta ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terserap semaksimal mungkin agar nanti bisa memberikan stimulus ke banyak sisi maupun daerah.

"Kalau kita sekarang punya Rp15 perak atau Rp15 triliun, kalau sekarang ini cuma bisa lima project, karena stimulus bisa jadi 15 project. Jadi, ada suatu upaya berikan swasta untuk lakukan effort layanan masyarakat dengan stimulus dari APBN. Setelah swasta baru BUMN, kalau BUMN tidak sanggup baru APBN," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya saat ini sudah mulai berkoordinasi dengan para Direktur Jenderal di Kemenhub untuk menyatukan isi kepala terkait regulasi yang akan dan selama ini diterapkan agar tidak tumpang tindih. Dengan begitu, regulasi akan memberikan kemudahan bagi swasta untuk berperan dalam proyek-proyek APBN.

"Saya lagi minta Dirjen sekarang kita atur apa sih? Apakah aturan itu ada gunanya? Atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi? Nanti kita dalam waktu dekat akan kaji apakah itu Perpres, Permen, atau lain sebagainya. Masing-masing Dirjen harus ada quick win memberikan layanan kepada masyarakat," terangnya.

Masih kata Budi, program lain yang akan diprioritaskan oleh dirinya dalam kurun waktu tiga bulan ke depan adalah terkait ide reaktivasi rel-rel kereta api. Rel-rel kereta yang mati kebanyakan ada di daerah-daerah Jawa Barat seperti Bandung dan Garut.

"Kalau itu diaktifkan, angkot dan bus jadi tidak populer. Bisa saja investasi di sana nanti yang operasikan juga tidak perlu KAI tapi swasta bisa. Sehingga ada kemanfaatan finansial akhirnya berikan porsi kita untuk lakukan distribusi anggaran lebih merata ke berbagai pihak," paparnya.

Meski demikian, mengingat dirinya masih tergolong baru menjabat sebagai regulator dan masih belum memahami isu-isu di Kementerian yang dipimpinnya saat ini, Budi pun tak sungkan-sungkan meminta awak media untuk memberikan saran-saran terutama isu terkait transportasi.

"Saya ingin dapatkan masukan dari teman-teman (media) apakah sudah cukup aktual atau memberi arti. Atau apakah ada yang bisa lebih aktual, jadi masukan dari teman-teman. Soalnya saya belum sensitif terhadap masalah-masalah yang ada di sini," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini