Share

PPh Badan Diturunkan Agar Bersaing dengan Singapura

Hendra Kusuma, Jurnalis · Rabu 10 Agustus 2016 17:52 WIB
https: img.okezone.com content 2016 08 10 20 1460227 pph-badan-diturunkan-agar-bersaing-dengan-singapura-6x7U7wcDL3.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, wacana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, salah satunya di sektor investasi.

Meski demikian, pengubahan tarif PPh Badan akan dilakukan atau direvisi terlebih dahulu payung hukumnya.

"Nanti di UU, pokoknya tarif enggak usah terlalu tinggi, dirjennya juga enggak tinggi-tinggi amat," kata Ken di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Selain itu, sambung Ken, penurunan pengenaan PPHh badan juga akan bergantung terhadap investasi di Indonesia. Adapun, penurunan PPh badan juga akan memberikan kepercayaan bagi para investor yang akan menanamkan dananya di Indonesia.

"Yang penting mereka percaya negara kita aman. dan untuk bersaing dengan negara lain," tukasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di Semarang, kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak akan diikuti oleh perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Sebagai gambaran, Presiden menjelaskan bila PPh Badan di Singapura sebesar 17 persen, sementara di Indonesia PPh Badan sebesar 25 persen.

"Kenapa kita harus 25 persen? Kita ini bersaing. Bisa lari ke sana semua," ucap Jokowi.

Perubahan Undang-Undang tersebut kini tengah dikaji. PPh Badan misalnya, jika negara lain bisa lebih rendah, tentunya kita pun harus bisa.

"Mungkin dari PPh 25 persen ke 20 persen dulu, baru ke 17 persen," katanya. Meski tidak menutup kemungkinan untuk langsung ke-17 persen, jika setelah dikalkulasi memang memungkinkan.

Meski perubahan tiga Undang-Undang tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR, Presiden Jokowi meyakini bahwa para anggota DPR akan mendukung proses pembahasan itu.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini