TOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di AS

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Minggu 14 Agustus 2016 07:08 WIB
https: img.okezone.com content 2016 08 12 320 1462011 top-of-the-week-berantas-kartel-hingga-wni-berburu-tax-amnesty-di-as-3rayHvuKXZ.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran Rp133 triliun yang diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bambang pun menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).

Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone.com. Berikut berita selengkapnya:

Rapat 3 Jam dengan Menteri Ekonomi, Polri Siap Berantas Kartel

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rakor pun berlangsung kurang lebih tiga jam.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pada intinya rakor ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, berusaha untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, termasuk untuk Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah membantu penegakan hukum penyelundupan.

"Misalnya kemudian di Pantai Timur maupun daerah lain perbatasan Kalimantan. Artinya ada potensi penerimaan negara," ucapnya saat konferensi pers di Mabes Polri.

Kemudian, pihaknya juga sepakat untuk mendukung dalam rangka menciptakan iklim investasi, yang sedang disusun oleh Kepala BKPM. Termasuk memberikan jaminan keamanan bagi investor yang berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

"Tadi seluruh Kapolda, Kapolres, kemudian jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KPPU, dan seluruh Kakanwil Bea Cukai serta kantor Bea Cukai seluruh wilayah Indonesia mengikuti acara ini," tuturnya.

Berikutnya, masih kata Tito, dalam rangka untuk menekan inflasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf sudah menjelaskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga dan memelihara kondisi persaingan usaha yang sehat.

"Kartel-kartel kita akan awasi dan memonitor dan lakukan penegakan hukum terhadap kartel-kartel dan spekulan-spekulan yang memainkan harga. Kita juga akan membantu stabilitas harga ini dengan mengamankan supply, produksi maupun distribusi," terang Tito.

Terakhir, pihaknya akan siap membantu Kemendag dan Kementan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasi pasar (OP). Untuk itu, seluruh jajaran Kepolisian akan dikerahkan guna membantu agar operasi pasar berlangsung dengan lancar dan tertib.

"Kita Kepolisian akan amankan, kita instruksikan seluruh jajaran untuk membantu agar operasi pasar berlangsung, tidak boleh dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi kita akan proses penegakan hukum," pungkasnya.

Sri Mulyani Pangkas Anggaran, Ini Pesan Mantan Menkeu

Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ternyata sudah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut. Dia menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.

"Yang pasti kami sudah kasih message kepada Dirjen Anggaran, saya kasih, kami Bappenas sudah beri pesan pemotongan atau self blocking kementerian yang pasti tidak bisa 100 persen tereksekusi," kata Bambang di kantornya.

Dia juga menyarankan untuk tidak menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang. Bambang mencontohkan pada Kementerian PUPR banyak self blocking dari penghematan.

"Meski itu pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan tugas fungsi, karena ada sifatnya pelayanan jadi porsinya belanja dinas jadi harus ada proporsi belanja dinas sebagai penunjang sebagai funsgi kementerian dan proporsi sebagai fungsi utama, maka kami self blocking semoga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II," tukas Bambang yang pernah menjadi menteri keuangan.

Sekadar informasi, pemotongan anggaran dalam APBN-P 2016 terdiri dari anggaran belanja pemerintah sebesar Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun.

WNI di Amerika Mulai Berburu Tax Amnesty

Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari, WNI dI AS telah banyak yang menanyakan program ini kepada pemerintah. Utamanya adalah bagi WNI yang telah memiliki rumah atau harta benda lainnya di AS.

"Banyak WNI di Amerika yang tanya. Mereka beli rumah di sana lalu mereka belum lapor itu bagaimana. Kita sampaikan bahwa harus ikut program tax amnesty, deklarasi aset," kata Puspita dalam acara diskusi tax amnesty di Kampus UI Salemba.

Diharapkan, WNI di luar negeri akan semakin aktif untuk bertanya kepada pemerintah atau kedutaan besar Indonesia mengenai program pengampunan pajak. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari tingginya denda yang harus dibayarkan apabila tidak melaporkan harta apabila program pengampunan pajak ini berakhir.

"Ini adalah serial serangkaian reform. Reform itu sekali. Ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang atau tidak sama sekali," imbuhnya.

Diharapkan, WNI di luar negeri dapat berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tax amnesty adalah satu-satunya jembatan bagi WNI di luar negeri untuk berkontribusi tanpa harus mengalihkan aset.

"Karena selama ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh komoditas. Ketika komoditas down ekonomi itu langsung jatuh. Jadi butuh dukungan melalui tax amnesty untuk membangun proyek agar ekonomi Indonesia tak bergantung kepada komoditas," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini