Implementasi Akuntasi Kementerian Harus Komputerisasi

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 20 September 2016 18:50 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 20 320 1494212 implementasi-akuntasi-kementerian-harus-komputerisasi-NMYvxM9gqg.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi Indonesia 2016 telah usai dilaksanakan. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowirjono menyimpulkan, pada prinsipnya rakernas menghasilkan sebuah komunikasi di antara stakeholder, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita menyadari dalam implementasi akrrual ini ada kendala. Tapi hampir semua narasumber baik dari pusat dan daerah, serta lembaga dalam tahun pertama ini bisa teratasi," ujar Marwanto di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Adapun, sejumlah kesepakatan semua stakeholeder untuk laporan keuangan tahun depan adalah bagaimana menyelesaikan kendala yang masih ada dan kemudian secara bersama-sama meningkatkan kualitas implementasi pelaporan yang sistemnya akrual.

Kendala, pertama yang disepakati mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). SDM, kata Marwanto, harus diakui akuntasi adalah profesi yang khusus dan tidak semua Kementerian dan Lembaga (K/L) memiliki resources SDM yang bersertifikasi akuntansi.

"Yang dilakukan kemudian adalah daerah Kementerian dan Lembaga itu memberikan training untuk tugas berkaitan dengan akutansi, tapi yang rekruitment yang latar belakangnya akutansi," tuturnya.

Kemudian berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi. Dalam membuat sistem baru sekarang ini suka tidak suka K/L harus menggunakan aplikasi. Aplikasi terus dikembangkan walaupun akrual semua dikerjakan dengan komputer

Ke depan, lanjut Marwanto, K/L harus lengkapi berbagai aturan yang memang tahun pertama ini belum disusun dengan baik.

"Itu tiga hal yang kita lakukan, supaya laporan keuangan semakin baik lagi ke depannya," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini