nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fintech Siap Serap Kredit Pembangunan

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 26 September 2016 10:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 09 26 320 1498566 fintech-siap-serap-kredit-pembangunan-dbNCSvvkMb.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

SEMARANG - Perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) secara bertahap terus meningkatkan penyerapan kredit untuk mengisi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang masih terdapat celah atau gap sekitar Rp988 triliun.

Fintech yang masih relatif baru di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang ke depan. Seiring meningkatnya penetrasi internet, Bank Indonesia (BI) menargetkan jumlah transaksi pembayaran online akan meningkat dari USD14,8 miliar pada 2016 menjadi USD130 miliar pada 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyebut, dari kebutuhan kredit pembangunan sekitar USD1.649 triliun, terdapat celah USD988 triliun yang berpeluang diisi oleh perusahaan fintech .

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Dian Kurniadi mengatakan, pelaku fintech ingin bisa optimal menyerap pembiayaan yang belum terserap oleh perbankan atau lembaga keuangan. Untuk itu, harus dicari bentuk paling efisien agar biaya operasional maupun transaksi lebih murah.

”Tentu hal itu harus ditunjang teknologi dan analisa data. Kami yakin secara bertahap akan terus meningkat penyerapannya. Tahun lalu penyerapan kan baru Rp150-an miliar, itu pun sudah lompatan yang jauh dari sebelumnya,” ujarnya di sela-sela Pelatihan Wartawan Ekonomi yang diselenggarakan BI di Semarang, Jawa Tengah.

Saat ini terdapat sekitar 120 pelaku fintech di Indonesia, lebih dari 30 di antaranya sudah masuk anggota resmi Asosiasi Fintech Indonesia.

Menurutnya, pelaku fintech dominan di Jakarta dan sekitarnya, dan mayoritas bergerak di sektor pembayaran terutama ritel sekitar 44 persen dan pembayaran secara business to business (B2B). Pelaku fintech seperti Investree dan Modalku sudah aktif melakukan pembiayaan, baik untuk consumer maupun bisnis.

Fintech layanan pinjam meminjam langsung dengan skema peer-to-peer lending (P2PL) juga terus berkembang kendati pembiayaan yang disalurkan masih di bawah Rp150 miliar.

Dian menegaskan, perusahaan fintech akan terus mengembangkan skala bisnisnya di Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko dan perlindungan nasabah.

”BI dan OJK menekankan supaya memperhatikan perlindungan nasabah dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Itu yang akan diformulasikan dalam regulatory sandbox aturan-aturannya dan ajang diskusinya melalui Fintech Office,” sebutnya.

Pada Oktober 2016 BI akan meluncurkan Fintech Office yang akan menjadi wadah evaluasi, assessment dan mitigasi risiko dalam pengembangan perusahaan-perusahaan di bidang teknologi keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran.

Menurut Direktur Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, melalui Fintech Office, nantinya juga akan ada pendampingan kepada pelaku fintech terkait strategi pengembangan bisnis, di samping mendirikan inkubator pengembangan fintech .

Ketua Komite VI (Infrastruktur dan Teknologi Sistem Pembayaran) Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Ery Punta Hendraswara mengatakan, perkembangan ecommerce menjadi salah satu pendorong kunci berkembangnya sistem pembayaran nontradisional seperti halnya fintech. Adapun, tantangan dalam mengembangkan sistem pembayaran berbasis digital adalah terkait infrastruktur.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini