nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

OJK Siapkan Aturan Antisipasi Perkembangan Fintech

Hendra Kusuma, Jurnalis · Kamis 06 Oktober 2016 15:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 10 06 320 1507785 ojk-siapkan-aturan-antisipasi-perkembangan-fintech-CQkTclENYP.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau financial technology (fintech).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmar Waluyanto mengatakan, aturan pengembangan fintech sesuai dengan kewenangan OJK yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011.

Rahmat menyebutkan, aturan pengembangan tengah mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech oleh tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan.

"OJK secara intensif terus mempelajari pekembangan fenomena fintech ini," kata Rahmat di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Menurut Rahmat, aturan pengembangan ini juga agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi dan mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen.

Kehadiran fintech, bagi OJK merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan.

"Ini juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan konsumen," tambahnya.

Aturan yang tengah disiapkan OJK seperti peluncuran fintech innovation hub yang merupakan sentra pengembangan dan menjadi one stop contact fintech nasional. Lalu menyiapkan certificate authority (CA) di sektor jasa keuangan. Adapun, OJK menjadi otoritas penerbit sertifikat suatu tandatangan digital pelaku jasa keuangan.

Selanjutnya, penerbitan sanbox regulatory untuk fintech, yang mana mengatur hal-hal yang minimal agar timbuh kembang fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.

Lalu, sambung Rahmat, melakukan kajian mengenai implementasi standar pengaman data dan informasi dalam pengelolaan industri fintech dan kebutuhan pusat pelaporan keamanan informasi di industri jasa keuangan. Tidak hanya itu, OJK juga melakukan kajian vulnerability assessment (VA) tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan dan kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

"Klasifikasi perusahaan fintech itu di luar jenis usaha fintech di bidang sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia," kata dia.

Dari kajian sementara OJK, jumlah perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK sebanyak 120 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminkam (peer to peer lending), crowdfunding, chanelling kredit dan lain sebagainya.

Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedan disiapkan, kata Rahmat, adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini