nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Calon Pemimpin PPATK Diminta Realisasikan 2 RUU

Hendra Kusuma, Jurnalis · Kamis 06 Oktober 2016 17:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 10 06 320 1507961 calon-pemimpin-ppatk-diminta-realisasikan-2-ruu-6DvXCPUjiv.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, calon ketua dan wakil ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) harus mampu merealisasikan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.

Anggota Komisi III DPR Asrul Sani mengatakan, dua aturan tersebut makin membuat peran PPATK dalam menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Sebenarnya kalau kami melihat PPATK yang sekarang itu walaupun tentu belum ideal 100 persen tapi sudah baik lah, bahwa kalau dari sisi pandang Komisi III melihat PPATK itu baik dalam tata kelola maupun akuntabilitas maupun transparansi penggunaan anggaran," kata Asrul di Salemba, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Asrul menyebutkan, dua RUU tersebut telah masuk dalam prolegnas prioritas 2015-2019, bahkan draft dan naskah akademiknya sudah dipegang pemerintah. Hanya saja sampai saat ini belum diusulkan oleh pemerintah kepada DPR.

Pentingnya dua RUU tersebut, kata Asrul, seperti RUU pembatasan transaksi itu bisa mencegah potensi korupsi terutama penyuapan.

"Dengan pembatas uang tunai yang diatas jumlah tertentu saat ini indikasinya Rp100 juta itu harus melalui perbankan, mau enggak mau ini juga akan lebih menghidupkan perbankan kita," kata dia.

Asrul mengingatkan, pemerintah harus segera mengusulkan dua RUU tersebut kepada DPR. Pasalnya, jikalau baru diusulkan pada 2018, maka akan sulit untuk diselesaikan. Apalagi 2018 masuk sebagai tahun politik. Kedua RUU tersebut dikenal sebagai RUU pembatasan penggunaan uang kartal.

Tidak hanya itu, sambung Asrul, penyelesaian RUU pemberantasan aset dan RUU pembatasan transaksi tunai lebih memperluas dan mempertegas peran PPATK ke depan. "Kalau ada RUU ini maka aset tindak pidana korupsi, katakan saja yang ada si bank, aset fisik seperti mobil bisa dirampas dan dilelang lebih dulu, sehingga ini bisa memaksimalkan pergantian kerugian negara," tambahnya.

"Sebab kalau misalnya disita itu mobil Jaguar, Ferrari harus menunggu proses hukum sampai 2-3 tahun atau berkekuatan tetap, mobilnya mangkrak, kan ketika dilelang menjadi murah harganya, kan udah rusak, tapi kalau ini dilelang langsung itu kemudian uangnya ditempatkan di negara di rekening penegak hukum, kalau ternyata dia bebas tinggal di kembalikan uangnya," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini