Image

Masih Perlukah Paket Kebijakan Ekonomi Dilanjutkan?

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 Oktober 2016, 06:12 WIB
https img okeinfo net content 2016 10 17 20 1516914 masih perlukah paket kebijakan ekonomi dilanjutkan kI1vqfGpDs jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA – Dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paket kebijakan telah diterbitkan sebanyak 13 jilid. Berbagai sektor pun telah disasar dalam paket kebijakan ini, di antaranya adalah properti, investasi, hingga deregulasi.

Namun, saat ini, dampak paket kebijakan belum terlalu banyak dirasakan oleh pengusaha, khususnya pengusaha di daerah. Menurut Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, penyebabnya adalah karena belum adanya sinergi yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, untuk menerapkan paket kebijakan, perlu dilakukan sinergi kebijakan lintas pemerintah.

“Pemerintah pusat selama ini banyak mengeluarkan aturan. Tapi harus dilihat bagaimana implementasi paket kebijakannya di daerah. Selama ini kan ada beberapa yang juga belum dijalankan oleh pemerintah daerah karena terkendala berbagai hal,” kata Lana kepada Okezone.

Berkaca pada hal ini, pemerintah dinilai perlu kembali melakukan kajian ulang terhadap paket kebijakan yang telah diterbitkan. Sehingga paket kebijakan tak hanya terlihat pada aspek kuantitas, melainkan juga pada sisi kebermanfaatan paket tersebut pada masyarakat.

“Boleh saja kalau dilanjutkan. Apalagi pemerintah berencana akan terbitkan terus kan. Tapi jangan tergantung banyaknya, lihat seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena dirasa sayang juga dilanjutkan apabila tidak bermanfaat banyak. Lebih baik optimalkan yang sudah ada saat ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi ‘tahap II’. Paket kebijakan ini akan diterbitkan setelah pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam tahun ini.

"Barangkali mungkin sampai dua paket lagi kita akan mulai lagi dari kementerian di pusat. Barangkali ada putaran keduanya," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini