Image

Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan Profesi

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 18 Oktober 2016, 10:45 WIB
https img okeinfo net content 2016 10 18 20 1517618 ditjen pajak perlu sosialisasi ke kalangan profesi DajeX6m3Ci jpg Ilustrasi (Foto: Antara)

JAKARTA – Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).

Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu merangkul mereka dan menyosialisasikan tara cara membayar pajak. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI Jakarta Slamet Budiarto menegaskan, pada dasarnya pihaknya mendukung kebijakan amnesti pajak.

”Kami menduga rendahnya partisipasi dokter yang mengikuti amnesti pajak karena ketidaktahuannya tentang mekanisme pembayaran pajak,” ujarnya. Dia menuturkan, sebenarnya kalangan dokter telah membayar pajak karena pihak rumah sakit itu sudah memotong pajak atas jasa yang mereka berikan.

Kondisi inilah kemudian membuat para dokter biasanya enggan untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) secara berkala ke kantor pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama membenarkan ketidaktahuan ini membuat mereka merasa tidak bersalah sehingga partisipasi dalam mengikuti amnesti pajak masih minim.

”Banyak kelompok profesi belum melaporkan pajak dengan benar seperti dokter, notaris, lawyer.Mereka merasa sudah membayar pajak karena sudah dipotong pemberi kerja,” kata Hestu kemarin. Hestu mencontohkan profesi dokter yang bekerja di rumah sakit selama ini sudah dipotong pajaknya secara otomatis.

Padahal, banyak dokter yang memiliki sumber penghasilan lain di luar pekerjaannya di rumah sakit. ”Jadi, banyak sumber penghasilan lain seperti praktik pribadi, yang belum mereka laporkan atau membayar pajak dengan benar,” sambungnya. Hestu menilai kondisi tersebut seharusnya membuat para dokter untuk mengikuti amnesti pajak karena program itu memberikan keuntungan dengan menghapus pokok pajak terutang sebelum tahun 2015.

Kenyataannya, banyak dari mereka yang memilih tidak ikut amnesti pajak. Dia juga menyinggung kelompok profesi seperti akuntan, notaris, dan pengacara yang paham tentang masalah pajak atau pembukuan yang tidak membayar pajak dengan benar dan tidak ikut amnesti pajak. Karena itulah Ditjen Pajak akan terus menggencarkan sosialisasi amnesti pajak kepada berbagai kelompok profesi tersebut.

”Sebenarnya sudah kita sosialisasikan di berbagai daerah-daerah. Kan banyak ada asosiasi notaris, asosiasi artis, IDI dan lain-lain oleh teman-teman KPP dan kanwilkanwil. Kita akan tetap sosialisasikan secara segmented, kita komunikasikan kenapa mereka enggak mau ikut amnesti pajak,” tuturnya.

Sebelumnya pemerintah mengincar sejumlah kelompok profesi yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi objek amnesti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Ditjen Pajak, kelompok potensial dimaksud adalah notaris, dokter, pengacara, arsitektur, akuntan, komisaris, serta direksi BUMN.

Sejauh ini partisipasi mereka terhadap program amnesti pajak masih sangat rendah. Dokter, misalnya, jumlah mereka 1065.495 orang, sedangkan yang memiliki NPPW sesuai NIK adalah 23.310. Dari jumlah tersebut, yang ikut amnesti pajak baru sebanyak 2.172 orang, sedangkan yang belum 21.138 orang.

Begitu pun dari kalangan notaris, yang sudah ikut amnesti pajak baru mencapai 3.186 orang, sedangkan yang belum 8.128 WP. Dari 14.686 notaris yang ditelusuri, yang tidak memiliki NPWP atau tidak sesuai antara NPWP dengan NIK yang dimiliki 3.371 orang. Selain kalangan profesi tersebut, Kemenkeu juga tengah menginventarisasi PNS, terutama golongan III ke atas, pejabat struktural, pejabat fungsional, dosen, dan profesor untuk mengikuti amnesti pajak.

Selain itu, pemerintah mengimbau kelompok UMKM, terutama yang menerima guyuran kredit usaha rakyat (KUR), untuk turut mengikuti program tersebut. Anggota DPR Komisi XI Andreas Eddy menyambut baik langkah pemerintah yang menyasar wajib pajak baru pada profesi-profesi tertentu di Indonesia. Menurutnya, terdapat banyak profesional di Indonesia yang sudah seharusnya menjadi wajib pajak baru.

”Saya kira kebijakan pemerintah memprioritaskan profesional seperti dokter, akuntan, dan profesi lain merupakan langkah yang positif. Sebab, mereka-mereka ini bisa saja belum sepenuhnya terkena fungsi sebagai wajib pajak,” kata dia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, menurut Andreas, pemerintah perlu mendekati kelompok-kelompok tersebut secara efektif salah satunya lewat asosiasi kelompok profesi yang ada. ”Tax amnesty tahap pertama yang banyak menggaet wajib pajak besar salah satunya karena ada pendekatan dari asosiasi pengusaha. Hal yang sama perlu dilakukan pada asosiasi profesi,” katanya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini