Image

Daftar Penyertaan Modal Negara yang Diusulkan untuk Tahun 2017

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 Oktober 2016, 19:25 WIB
https img o okeinfo net content 2016 10 18 20 1518201 daftar penyertaan modal negara yang diusulkan untuk tahun 2017 u3X1LdvPOq jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI telah menyepakati pencairan beberapa anggaran negara untuk beberapa perusahaan BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) tahun anggaran 2016. Diantaranya adalah BPJS Kesehatan Rp6,8 triliun, BLU Lembaga Negara Aset Negara (LMAN) senilai Rp16 triliun dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Rp54,3 miliar.

Hari ini, Komisi XI DPR RI kembali sepakat untuk mengenai kelanjutan pembahasan terhadap penyertaan modal negara untuk beberapa perusahaan dan BLU sepanjang tahun 2017. Hanya saja, kesepakatan ini masih perlu dibahas dalam pagu anggaran 2017 mendatang.

"Rapat kerja Komisi XI DPR RI menyepakati agar Kementerian Keuangan melanjutkan pembahasan RAPBN 2017 terhadap pagu alokasi yang diajukan pemerintah," kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Adapun daftar perusahaan dan BLU yang berpotensi untuk mendapatkan tambahan modal adalah sebagai berikut:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp2 triliun

- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1 triliun

- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1 triliun

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp3,2 triliun

- BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp9,7 triliun

- BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUMKM sebesar Rp500 miliar

- BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian KKP sebesar Rp500 miliar

- BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebesar Rp20 triliun

- BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) sebesar Rp2,5 triliun

- Pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar Rp3,6 triliun

- Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp1,5 triliun.

Namun, pencairan dana ini harus dilakukan dengan persetujuan Komisi XI. Artinya, masih terdapat pembahasan pada tahun depan mengenai pencairan modal negara terhadap perusahaan yang nantinya akan disetujui.

"Dengan catatan bahwa pencairannya harus mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR dan persetujuan ini harus masuk dalam Undang-Undang tntang APBN tahun anggaran 2017," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini