Image

Jepang Ingin Danai Proyek Lebih Besar

ant, Jurnalis · Rabu 19 Oktober 2016, 16:58 WIB
https img o okeinfo net content 2016 10 19 320 1519061 jepang ingin danai proyek lebih besar dMIo6KmuM8 jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Japan Bank for International Corporation (JBIC) menyampaikan keinginannya untuk membiayai sejumlah proyek di Indonesia yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini.

"Kami sangat berharap ada penandatanganan kesepakatan proyek migas di Jawa. Kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendukung proyek infrastruktur yang lebih besar lagi di Indonesia," kata Takashi Maeda selaku CEO JBIC seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan proyek infrastruktur yang lebih luas, di antaranya sektor energi ramah lingkungan dan sektor transportasi.

"Kami akan bekerja sama dalam menjalankan proyek-proyek berskala besar, seperti Pertamina dan PLN tanpa jaminan pemerintah. Jadi ini adalah sebuah tren baru," ujarnya di Kantor Wakil Presiden itu.

Menurut dia, di sela-sela pertemuan negara-negara G7 di Jepang pertengahan tahun ini, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Wapres Kalla, telah menyepakati penambahan pembiayaan kerja sama proyek infrastruktur.

"Sebelumnya hanya USD110 miliar dalam lima tahun menjadi USD200 miliar," ujar Maeda tanpa memerinci dana tersebut untuk proyek apa saja.

Ia menjamin proyek infrastruktur yang ditawarkan untuk dibiayai itu berkualitas tinggi sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir akan ketahanannya.

Sementara itu, Wapres Kalla menyambut positif ajakan JBIC untuk bekerja sama dalam pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, yang sudah berjalan, atau yang akan dimulai.

"Termasuk Batang (PLTU Batang) yang secara finansial tidak ada masalah, kecuali persoalan pembebasan lahan," kata Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar.

Selama ini JBIC membiayai proyek MRT di Jakarta. Lembaga keuangan tersebut juga mengusulkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, dan kereta api berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya.

"Mereka juga telah menurunkan syarat-syaratnya, di antaranya kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dana jaminan," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini