Image

Relaksasi Ekspor Mineral Berpotensi Timbulkan Masalah Hukum

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Rabu 19 Oktober 2016, 17:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 10 19 320 1519126 relaksasi-ekspor-mineral-berpotensi-timbulkan-masalah-hukum-RaUshp0O5Q.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan wacana relaksasi ekspor mineral (ore) akan berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum.

Sebab, menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea, relaksasi ekspor mineral ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana Pasal 95 ayat (c) mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.

"Jelas di Pasal itu disebutkan para pemegang IUP dan IUPK agar harus bisa meningkatkan nilai tambah," ucapnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Selain itu, relaksasi ekspor mineral ini juga akan sulit membangun kredibilitas pemerintah kembali untuk kebijakan-kebijakan lain. "Ini juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang selama ini ada. Termasuk ke dalam negara yang uncertainty," sebutnya.

Sebagai informasi, BKPM mencatat ada 22 proyek dengan nilai investasi USD2,5 miliar dan Rp1,4 triliun yang telah melakukan produksi (IUP OPK dam IUI), 76 proyek dengan nilai investasi USD0,2 miliar dan Rp0,7 triliun dalam tahap konstruksi (PPM + IP LKPM dan IUP OPK), serta 151 proyek dengan nilai investasi USD8 miliar dan Rp8,8 triliun dalam tahap awal merencanakan investasinya (PPM + IP dan IPP).

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini