Image

2 TAHUN JOKOWI-JK: Mendongkrak Industri Properti dengan DIRE dan Sertifikasi Tanah

Rizkie Fauzian, Jurnalis · Rabu 19 Oktober 2016, 15:56 WIB
https img o okeinfo net content 2016 10 19 470 1518965 2 tahun jokowi jk mendongkrak industri properti dengan dire dan sertifikasi tanah XgSh0goO10 png Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) kini telah memasuki dua tahun. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat roda perekonomian nasional.

Paket Kebijakan Ekonomi XI kembali dikeluarkan pemerintah pada 29 Maret 2016. Kali ini, kebijakan pemerintah menyentuh beberapa sektor yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri. Hal tersebut karena kegiatan real estate dinilai terus mengalami penurunan sejak 2014, padahal sektor ini merupakan salah satu sektor padat karya.

Untuk menghimpun dana demi perluasan usaha, beberapa pengusaha real estat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga. Sedangkan jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah, hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak 2012.

DIRE di Indonesia dirasa tidak menarik, karena adanya pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga. Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada Paket Kebijakan Ekonomi V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.

PMK ini sudah menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE, tapi masih mengenakan tarif pajak yang masih lebih tinggi dibanding negara tetangga. Dalam paket kebijakan kali ini, tarif pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai terlalu tinggi akan dipangkas. PPh final diturunkan hingga 0,5 persen dari sebelumnya 5 persen. Sedangkan BPHTB diturunkan dari semula lima persen menjadi satu persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

Percepatan pengembangan DIRE di Tanah Air ditujukan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal. Kebijakan ini juga dapat memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa produk Dana Investasi Real Estate (DIRE) dapat turut mendorong pembangunan properti di Indonesia.

"Penerbit produk DIRE akan mendapatkan pendanaan baru yang dapat digunakan lagi untuk ekspansi," ujar Kepala Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten BEI Poltak Hotradero.

Dia mengemukakan bahwa DIRE merupakan salah satu jenis investasi berupa wadah yang dibentuk untuk memiliki aset real estat yang memberikan keuntungan kepada investor dari pendapatan yang berasal dari real estat tersebut dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek serta menawarkan dividen yang tinggi.

Poltak menambahkan bahwa objek yang bisa dijadikan produk DIRE yakni mal, perkantoran, apartmen, gudang, hotel, dan rumah sakit. Sementara objek yang tidak bisa untuk DIRE, yakni tanah kosong dan properti yang masih dalam tahap pembangunan.

"Sejauh suatu aset memiliki cash flow, bisa dijadikan produk DIRE. Sifat dasar DIRE itu memiliki cash flow yang berkelanjutan," ucapnya.

Selain mendapatkan pendanaan baru, Poltak mengatakan bahwa penerbit DIRE juga akan mengubah aset yang tidak likuid menjadi likuid serta mendapatkan insentif pajak.

Penerbitan DIRE dengan biaya yang relatif rendah juga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang. Hal ini akan menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Meski tidak ada yang berubah dalam penyusunan regulasi tarif pajak Dana Investasi Real Estat (DIRE), namun pemerintah tengah mengkaji sebuah bentuk lain dari DIRE tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, selain aset yang akan dijual, bentuk lain dari DIRE adalah saham dari kepemilikan properti.

"Kita bicarakan tambahan karena ada satu lagi satu bentuk DIRE itu di mana kalau yang biasanya asetnya yang dijual, tapi yang kedua ini yang dijual itu sahamnya, saham dalam kepemilikan properti itu," ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Dia menjelaskan, salah satu negara yang telah lebih dulu menerapkan skema tersebut ialah Singapura. Untuk itu pemerintah akan melihat bagaimana sistem dari skema tersebut berjalan.

"Kalau yang kedua itu enggak perlu lagi BPHTB karena saham yang dijual. Kalau yang pertama itu yg dibagikan adalah penghasilan dari properti yang disewakan (reccuring income) tapi kalau bentuk kedua ini dividen dari saham enggak perlu pajak lagi jadi lebih simpel," paparnya.

Penerbitan DIRE

Dana Investasi Real Estat (DIRE) bisa dijadikan sarana investasi lain selain saham maupun reksadana. DIRE merupakan wadah untuk memiliki sebuah aset properti komersil seperti hotel, mal, apartemen, dan gedung perkantoran. Lalu untuk mereka yang memiliki aset, bagaimana persyaratan untuk menerbitkan DIRE?

Kepala Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero mengatakan, persyaratan pertama untuk menerbitkan DIRE adalah aset yang hendak dicatatkan bisa menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan atau reccuring income.

"Kemudian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh DIRE berbentuk KIK yang disampaikan ke OJK jadi efektif," jelas Poltak.

Dia menjelaskan, nilai aset yang hendak di jadikan portofolio awal dari DIRE paling kurang sebesar Rp50 miliar. Sedangkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit paling besar sebanyak 75 persen dari total yang diterbitkan.

"Kemudian jumlah pemegang unit penyertaan setelah penawaran umum paling sedikit 100 pemegang unit penyertaan DIRE," katanya.

Dia menambahkan, kualitas sebuah aset dan arus kas yang dibagikan menjadi hal penting dari investasi DIRE berbentuk KIK.

"Biaya pencatatan DIRE biaya pendaftaran Rp10 juta, biaya pencatatan awal Rp250 ribu setiap kelipatan Rp1 miliar dari NAB DIRE, paling kurang Rp25 juta dan paling banyak Rp150 juta," paparnya.

Implementasi ke Sektor Properti

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, sosialisasi DIRE saat ini masih dirasakan belum maksimal. Belum banyak yang paham mengenai apa itu Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau yang sering disebut juga sebagai Real Estate Investment Trusts (REITs). Di negara tetangga, DIRE sudah sangat populer karena adanya dukungan juga dari pasar bursa dan perbankan.

Di Indonesia meskipun pajak telah diturunkan menjadi total 1,5 persen dibandingkan REITs di Singapura dengan pajak 3 persen, namun pergerakan di dalam negeri ini masih sangat lambat. Pemerintah agaknya harus menggerakan sosialisasi lebih gencar dan kerja sama dengan pihak perbankan.

"Perputaran dari DIRE ini seharusnya dapat melipatgandakan investasi masyarakat di sektor properti melalui pasar bursa. Paling tidak itu yang terjadi di negara-negara yang sudah terbiasa dengan REITs," jelasnya.

Menurut Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy, DIRE merupakan langkah yang positif terutama bagi sektor properti. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan lainnya, antara lain Kepemilikan asing, Tapera, Perizinan, suku bunga, dan tax amnesty.

"DIRE itu sangat baik, perubahan yang dilakukan pemerintah terutama untuk sektor properti cukup drastis. Kita hanya tunggu PP nya saja keluar," katanya kepada Okezone.

Eddy menambahkan, meski demikian pihaknya meminta agar seluruh stakholder didaerah dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut agar segera berjalan dengan baik.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini