nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Benahi Infrastruktur Transportasi, Menhub: Tak Semua Dilepas ke Swasta

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 16 November 2016 15:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 11 16 320 1543066 benahi-infrastruktur-transportasi-menhub-tak-semua-dilepas-ke-swasta-6RLasc6Nkb.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah membutuhkan biaya pembangunan yang cukup besar untuk bisa menyelesaikan proyek seperti bandar udara, pelabuhan, dan lainnya. Biaya yang dibutuhkan sekira Rp1.600 triliun untuk menyelesaikan semua proyek jangka panjang tersebut.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut. Pasalnya, uang pemerintah hanya Rp450 triliun atau kurang Rp1.200 triliun untuk bisa menyelesaikan semua proyek di bawah Kementerian Perhubungan.

"Karena itu kami butuh suatu support, satu sisi APBN terbatas kita ingin swasta masuk, tapi tidak jual semuanya ke swasta, jadi kita beringinan, fungsi perhubungan dapat berperan dengan baik, untuk menjalankan fungsi-fungsi ini peran swasta dibutuhkan,"ujarnya, di Graha CIMB, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Orang nomor satu di Kemenhub ini melanjutkan, peran swasta dalam proyek infrasutruktur bisa dilibatkan dalam berbagai macam sektor seperti, laut,darat, udara, dan kereta api.

Misalnya, swasta diberikan kesempatan membangun Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat. Dalam pembangunannya dibutuhkan investasi sekira Rp50 miliar. Jika proyek ini dikerjakan swasta, maka pemerintah bisa mengerjakan proyek lainnya.

"Jadi di satu sisi pemerintah bisa melayani masyarakat lainnya, di sisi lain swasta juga mendapatkan ruang untuk berusaha dalam proyek pemerintah," tuturnya.

Guna meningkatkan peran swasta tersebut, Budi mengaku pihaknya sudah melakukan deregulasi peraturan, yang mana memudahkan peran swasta ikut dalam pengerjaan proyek infrastruktur.

"Kemaren saya review kurang lebih ada 10 yang sudah selesai dan ada 20 yang kita lakukan. Nanti Kadin minta direview kita akan review, kita sangat terbuka sekali kalau memang itu rasional kita akan lakukan," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini