Investor China dan Korea Sudah Minati Industri Perfilman RI

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Kamis 17 November 2016 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2016 11 17 320 1544260 investor-china-dan-korea-sudah-minati-industri-perfilman-ri-CZMgqrRVxL.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sederetan daftar negatif investasi (DNI) telah direvisi oleh pemerintah pada beberapa waktu lalu. Salah satu industri yang termasuk dalam daftar ini adalah investasi di industri perfilman yang mencakup distribusi dan usaha pertunjukkan film.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, Indonesia sangat kekurangan akan bioskop, terutama di daerah-daerah terpencil. Untungnya sejauh ini sudah ada sejumlah investor dari beberapa negara yang mau menanamkan investasinya di Tanah Air, misalnya saja China dan Korea. Namun, mereka masih dalam tahap studi kelayakan (feasibilty study) untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang pengembalian modalnya lebih cepat.

"Untuk bioskop, kita sangat kurang hanya 1.200 layar sama dengan layar di Shanghai. Ada (investor), tapi mereka masih feasibility study, ada dari China, Korea. Ini mereka tidak mau dibuka dulu, 'rahasia perusahaan'. Tapi mereka nantinya juga wajib putar film Indonesia," ujarnya saat ditemui di Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Hanya saja sampai saat ini, para investor tersebut masih menanti-nanti penerbitan aturan teknis agar bisa berinvestasi di sektor perfilman Tanah Air. Beleid teknisnya yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang diklaim sudah memasuki tahap akhir dan akan segera diluncurkan.

"Permendikbud sedang digodok. Tapi kami dengan BKPM menunggu itu. BKPM kita sudah bicarakan kemudahan perpajakannya, karena mereka mencari kemudahan berinvestasi," tuturnya.

Sebagai informasi, secara keseluruhan ada empat Permendikbud yang akan dirilis dan masing-masing mengatur mengenai peredaran perfilman, pendaftaran dan perizinan film, pengutamaan dan perlindungan insan film, dan pengarsipan. Aturan itu merupakan hasil koordinasi antara Bekraf, Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Sensor Film (LSF), Kementerian Pariwisata, DPR, dan berbagai asosiasi terkait.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini