Image

Penetapan Defisit Anggaran Harus Hati-Hati

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 01 Desember 2016, 10:24 WIB
https img okeinfo net content 2016 12 01 20 1555834 penetapan defisit anggaran harus hati hati J6GccmEufZ jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA– Batas aman defisit anggaran disarankan tidak perlu diperlebar melebihi 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Batas tersebut ditetapkan untuk mencegah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi rentan akibat utang. Saran tersebut disampaikan Mantan Wakil Presiden Boediono saat menjadi pembicara dalam seminar ”Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa” di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin. Menurut Boediono, selain batas defisit, Indonesia juga mempunyai rambu lainnya yakni rasio utang terhadap PDB yang tidak boleh melebihi 60%.

”Kalau ada wacana melepaskan ini, saya pesan hati-hati sajalah. Kita bisa saja kembali ke masa APBN menjadi sasaran tarik menarik politik yang besar, bisa lepas kendali. APBN sebaiknya jangan jadi persoalan, tapi solusi,” kata dia. Boediono menuturkan, sejak 1965 silam peran APBN berubah menjadi bagian dari solusi, bukan masalah, karena rezim Orde Baru menerapkan konsep APBN berimbang.

Meskipun tidak ketat, pos pendapatan dan belanja diupayakan tidak defisit alias seimbang. Hal ini untuk mencegah anggaran menjadi sasaran tarik menarik politik seperti rezim sebelumnya. ”Tarik menarik ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Karena, iniuangyangbanyak dan menentukan apa dan siapa yang mendapat manfaat terbesar. Makanya, rambu-rambu itu menjadi penting,” ucapnya.

Pada saat menjadimenterikeuangan periode 2000-2004, ujar Boediono, pihaknya meletakkan fondasi pengelolaan APBN yang sehat melalui UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Fondasi itu untuk menjawab masa depan APBN seusai dihantam krisis 1997–1998 yang disertai rasio utang terhadap PDB hingga 88,7%.

Saat ini, lanjut Boediono, APBN memiliki standar internasional dengan defisit anggaran dan rasio utang yang diadopsi dari Eropa. Rambu-rambu ini disebutnya untuk menjaga supaya kebijakan fiskal tetap berhati- hati atau prudent. Dia pun berharap, rambu-rambu ini terus dipatuhi. ”Utang ini sumber penyakit. Kalau kita lalai, tibatiba kita bisa saja terpojok. Jadi, prudent ini penting sebagai salah satu lini pertahanan menghadapi krisis,” ujarnya.

Boediono mengingatkan, globalisasi yang terjadi secara masif seperti saat ini membuat arus modal semakin mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kejutan-kejutan yang menjadi sumber ketidakpastian global bisa muncul kapan saja. ”Yang terpenting kita harus memperbaiki struktur ekonomi kita. Kalau struktur ekonomi kita tidak seimbang, gampang digoyahkan. Ini pekerjaan jangka panjang, tapi harus tetap diupayakan sistematis. Jadi, tamsilnya adalah buatlah bahtera ekonomi dengan konstruksi yang seimbang dan kuat,” paparnya. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki pendapat yang berbeda.

Dia menilai, batas defisit 3% hanya menyediakan ruang untuk mendorong laju PDB menjadi sangat terbatas. Padahal, negara-negara yang selama ini menikmati pertumbuhan PDB yang tinggi didorong oleh kebijakan fiskal yang agresif. ”Situasi di Indonesia, di samping batas defisit dan utang, kita harus lihat detail juga, apakah ruang fiskal ini fleksibel atau tidak.

Kalau pos anggaran ini sudah dikapling, ruang untuk manuver juga susah,” kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama. Dia menambahkan, sewaktu dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada 2006-2009, Sri Mulyani mengaku kesulitan menerapkan rambu-rambu tersebut. Pada waktu itu, dia menyebut, penetapan ramburambu tesebut juga kontroversial meski dijiplak dari Eropa.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini