Image

Alasan Menko Darmin Revisi Aturan Harga Acuan Pangan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 02 Desember 2016, 17:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 12 02 320 1557441 alasan-menko-darmin-revisi-aturan-harga-acuan-pangan-Vmk0BRZkcJ.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan hari telah merilis daftar lengkap harga tujuh komoditas pangan yang ditetapkan dengan harga batas bawah dan atas. Pemerintah telah menetapkan peraturan baru yang berisi penetapan 7 (tujuh) komoditas pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.

Penetapan tujuh komoditas pangan ini tertuang dalam Permendag Nomor 63/M- DAG/PER/09/2016 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Penetapan ini sekaligus sebagai tindak lanjut amanat Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Hanya saja, aturan ini rencananya akan direvisi. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, dari 7 harga acuan pangan, nantinya hanya terdapat 5 harga acuan pangan.

2 bahan pangan yang akan dicoret adalah cabai dan kedelai. Cabai coret dari daftar acuan pangan karena cukup sensitif untuk mengalami volatilitas. Sementara itu, kedelai akan dicoret karena sebagian besar masih merupakan barang impor sehingga harganya cenderung stabil. Rencana ini pun akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti itu kita laporkan dulu ke Presiden, pasti ada aturan Permen yang baru. Revisi bisa juga. Tadi cabai sama kedelai enggak dibahas," kata Darmin saat berbincang dengan awak media di kediamannya, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Menurutnya, aturan ini memang harus dipantau setiap saat. Hanya saja, aturan harga acuan pangan ini memang harus diterapkan secara bertahap.

"Tentu saja kalau didiamkan enggak ada apa-apa pengaruhnya. Dia akan berpengaruh jika dijalankan. Kita tahu ini bukan karena banyak pemain, pedagang rapi ya, masa buru-buru," ungkap Darmin.

"Ini semua harus berpikir baik-baik. Nanti kalau impor bilang, 'ini bagaimana sih pemerintah apa-apa impor'. Jadi pikir baik-baik dulu," tutupnya. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini