Image

Soal Data Jagung dan Beras, Menko Darmin: Jangan Menyesatkan!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 02 Desember 2016, 17:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 12 02 320 1557446 soal-data-jagung-dan-beras-menko-darmin-jangan-menyesatkan-edFPh9JefQ.jpg Ilustrasi: (Foto Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini selalu merilis data harga pangan setiap bulannya. Di antaranya adalah jagung hingga beras. Data ini disampaikan seiring dengan pengumuman inflasi.

Khususnya untuk jagung, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pun meminta agar BPS tak hanya melihat harga jagung pada beberapa daerah. Sebab, selama ini BPS hanya melihat data konsumsi pada beberapa daerah saja.

"Ada perdebatan harga dari BPS. Misalnya harga jagung, BPS baik mengutip harga konsumen. Tapi hanya 2 provinsi yang konsumsinya tinggi, NTT dan NTB," kata Darmin di kediamannya, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Menurut Darmin, BPS juga perlu melihat harga pangan lainnya pada berbagai daerah di Indonesia. Harga ini pun juga diharapkan masuk ke dalam indeks harga konsumen (IHK).

"Tapi yang penting adalah bagaimana cara agar ada feedmill. Bukan harga di Kupang saja yang dilihat sehingga itu diusulkan silakan indeks harga konsumen, tapi masuk feedmill juga. Yang tidak masuk du IHK diumumkan juga masuk ke feedmill. Karena itu tidak semua masuk ke indeks harga konsumen," ungkap Darmin.

Kritikan juga dilayangkan pada data harga beras. Menurut Darmin, BPS seharusnya tidak mengklasifikasikan adanya data harga beras termurah. Sebab, harga beras rata-rata terkadang berbeda jauh dengan harga beras termurah di setiap daerah.

"Lalu juga dibicarakan statistik harga beras. Ada satu beras umum dan beras termurah. Pertanyaannya adalah harga beras termurah itu yang mana sih. Apakah betul itu beras termurah atau bagaimana. Sekarang itu harga Rp10.400 tapi harga Rp8.400 itu banyak," imbuhnya.

Darmin pun berharap agar BPS tak memberikan informasi yang dapat menyesatkan. Hanya saja, Darmin menegaskan tidak akan mengutak-atik proses survei dari BPS.

"Kalau enggak ada yang murah benar ya enggak benar juga. Sehingga disarankan jangan sebut harga termurah tapi sebutlah harga medium. Sehingga agar tidak ada yang menyesatkan," tutupnya. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini