nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pekerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal, Perusahaan Disanksi

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 30 Desember 2016 10:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 12 30 320 1579058 pekerjakan-tenaga-kerja-asing-ilegal-perusahaan-disanksi-xXXCzTDFTp.jpg Ilustrasi : Okezone

SIDOARJO – Pengusaha yang terbukti mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal akan dikenakan sanksi, mulai administrasi hingga pidana.

Ancaman ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sidoarjo HM Husni Thamrin kemarin. Hal ini menyusul ditemukannya tujuh TKA ilegal oleh Imigrasi di salah satu perusahaan yang ada Kecamatan Krian, Sidoarjo. “Kalau melanggar aturan, ada sanksinya, baik administrasi maupun pidana. Misalnya dipersulit dalam pengurusan izin,” tandasnya. Menurut dia, sebenarnya sudah dibentuk tim pengawasan orang asing terdiri atas Imigrasi, Dinsosnaker, Polres, Kodim, dan intelijen.

Namun, selama ini belum menemukan TKA ilegal. Husni menyinyalir, masuknya TKA ilegal bekerja ada keterlibatan dari manajemen perusahaan. Pasalnya, TKA dilengkapi dokumen kerja, bukan turis. “Tidak mungkin kalau perusahaan tidak tahu,” tegasnya. Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Sidoarjo Handoko menambahkan, pihaknya sudah mengecek ke perusahaan baja di Krian, tapi tidak menemukan. “Akan kami tanyakan ke Imigrasi terkait perusahaan yang menampung TKA ilegal itu,” tandasnya.

Handoko menjelaskan, saat ini ada sebanyak 595 TKA yang bekerja di 129 perusahaan di Sidoarjo. Dari sekian banyak TKA itu, biasanya administrasi ketenagakerjaannya habis pada November. Ditanya apakah masih ada TKA ilegal di Sidoarjo, Handoko mengatakan, kemungkinan itu ada. Sekadar diketahui, sebuah perusahaan industri baja dan besi di Jalan Raya Surabaya- Krian, Desa Keboharan, Sidoarjo, mempekerjakan 23 orang WN China. 16 orang di antaranya memiliki izin tinggal terbatas dan 7 orang lainnya pemegang izin tinggal kunjungan B211.

Mereka adalah WG, TY, LX, LJ, YC, WB, dan HJ. Mereka dituduh melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggal yang dikeluarkan KBRI Beijing.

(rai)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini