nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenaker Klaim Jumlah Tenaga Kerja Asing Masih Terkontrol

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 30 Desember 2016 10:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 12 30 320 1579069 kemenaker-klaim-jumlah-tenaga-kerja-asing-masih-terkontrol-6RdsDn4pye.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia masih bisa dikontrol. Tercatat, baru ada 850 pekerja asing yang masuk kategori ilegal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, secara keseluruhan, TKA yang berada di Indonesia mencapai 74.000 orang. Dari jumlah itu, 21.271 orang berasal dari China. Adapun untuk TKA ilegal, sebanyak 600 orang sudah ditangani Kemenaker dan 250 orang ditangani Imigrasi.

”Dari jumlah ini, berarti kasus tenaga kerja asing yang bermasalah ini masih terkontrol,” ungkap Hanif di Jakarta kemarin. Politikus PKB ini membandingkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain. Misalnya di Malaysia yang terdapat sekitar 2 juta orang, tetapi negara lain biasa-biasa saja dan tidak ada masalah.

Karena itu, Hanif menilai TKA ini tidak mengancam Indonesia. Menurut dia, pekerja asing tidak bisa dipersoalkan jika legal dan tidak melanggar aturan. Pemerintah pun segera menindak tegas TKA yang bermasalah. Dia mengaku sudah melakukan sidak di PT Hua Xing Industri di Bogor dan menangkap 18 TKA yang melanggar izin.

”Kita temukan ada 38 TKA yang bekerja di sana. 18 TKA terindikasi melakukan pelanggaran izin. Kita berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Bapak Sutrisno (Kepala Kantor Kelas II Imigrasi Bekasi) untuk menindaklanjuti pemeriksaan TKA, mana yang tidak memiliki izin dan memiliki indikasi pelanggaran,” ungkapnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Presiden mencabut kebijakan bebas visa bagi China. Sebab, menurut dia, bebas visa ini banyak disalahgunakan oleh pekerja asing China. Dia mengungkapkan, sebanyak 21.000 pekerja China yang tercatat di Kemenaker hanyalah yang legal.

Di belakang itu, katanya, yang banyak dipersoalkan justru pekerja China ilegal. ”KSPI mencatat jumlahnya ada ratusan ribu yang bekerja di sektor manufaktur, PLTU, perdagangan dan jasa. Mereka tersebar di Bali, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua, Banten, dan Jakarta,” ungkapnya. Pekerja asal China ini, lanjutnya, melanggar UU 13/- 2003.

(rai)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini