Image

Subsidi Kereta Api Mayoritas untuk KRL

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 07 Januari 2017, 12:08 WIB
https img k okeinfo net content 2017 01 07 320 1585533 subsidi kereta api mayoritas untuk krl ulTuuSFoTa jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Subsidi angkutan penumpang kereta api melalui Public Service Obligation (PSO) tahun ini naik 15% dibandingkan tahun lalu atau mencapai Rp2,1 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, kenaikan tersebut masih lebih besar diperuntukkan untuk kereta Commuter Line (KRL) Jabodetabek. ”Sebanyak 65% peruntukannya masih lebih besar untuk kereta angkutan Commuter Line Jabodetabek. Jadi, memang masih diutamakan untuk yang perkotaan karena memang lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat,” paparnya di Jakarta kemarin.

Prasetyo mengatakan, kenaikan 15% berdasarkan sejumlah pertimbangan, yaitu penambahan kereta perintis dan penambahan kapasitas untuk Commuter Line yang saat ini sudah mencapai 900.000 penumpang per hari. ”Terhitung Senin sampai Jumat penumpang KRL sudah mencapai 900.000 per hari dan akan bertahap menjadi 1,2 juta penumpang di 2019,” katanya. Untuk itu, lanjut dia, peron di beberapa stasiun kecil juga perlu diperpanjang yang awalnya hanya untuk delapan kereta, kemudian bertambah menjadi 10 dan saat ini diperpanjang menjadi 12 kereta.

Untuk itu, Prasetyo menilai alokasi terbesar dari PSO tersebut yaitu untuk Commuter Line senilai Rp1,3 triliun karena penggunaannya untuk sehari-hari. Rincian alokasi PSO, di antaranya untuk KA Jarak Jauh Rp135 miliar, KA Jarak Sedang Rp130 miliar dan KA Lebaran Rp4,5 miliar.

Sementara itu, untuk KA Jarak Dekat Rp379 miliar, KRD Rp94 miliar, dan KRL Rp1,3 triliun. Prasetyo menjelaskan, penambahan rute perintis akan dilakukan di enam kota di beberapa kawasan, di antaranya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Jumlah subsidi yang diberikan sudah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-999.07.1.- 957337/2017 tanggal 30 Desember 2016. Adapun penandatanganan kontrak PSO tahun 2017 dilaksanakan di Stasiun Pasar Senen pada 30 Desember 2016, antara Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono dan Direktur Utama PT KAI (persero) Edi Sukmoro.

”Dengan pemberian PSO ini diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan KA kelas ekonomi baik antarkota maupun perkotaan dengan tarif terjangkau,” kata Prasetyo. Pemberian subsidi/PSO pada layanan kereta api kelas ekonomi bukan berarti mengabaikan faktor keselamatan. Pemerintah berharap baik itu PT KAI sebagai operator maupun masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kereta api, tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api sesuai dengan apa yang menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya penandatanganan kontrak subsidi ini, tarif kereta api yang mendapat subsidi bisa dipertahankan tetap terjangkau tanpa ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Terpisah, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan bahwa regulator hendaknya bisa berperan banyak terutama, dan dapat menekan operator untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang. Dia mencontohkan, untuk kereta api antarkota bisa diganti dengan yang lebih layak, karena penggunaan kereta maupun gerbong kereta antarkota dinilainya sudah terlalu uzur.

”Kereta antarkota kita sudah terlalu tua, saya kira regulator bisa memperhatikan itu. Karena bagaimanapun, kenyamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas,” ungkapnya. Selama ini, layanan PSO pemerintah memang hanya diperuntukkan kepada penumpang. Mengenai fasilitas gerbong kereta maupun fasilitas terminal, menjadi tanggung jawab operator. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini