Image

'Ceraikan' JP Morgan, Ini Aturan Baru Sri Mulyani!

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Rabu 11 Januari 2017, 15:39 WIB
https img okeinfo net content 2017 01 11 20 1588843 ceraikan jp morgan ini aturan baru sri mulyani c2WpIfWQns jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama. Beleid ini diterbutkan pasca putusnya hubungan pemerintah dengan JP Morgan Chase Bank NA.

Melansir Website Kementerian Keuangan, Rabu (11/1/2017), beberapa perubahan dalam PMK 234 ini berlaku sejak 30 Desember 2016. Dalam PMK 234 perubahan ketentuan dan penambahan terdapat dalam beberapa pasal. Antara lain:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan jumlah Dealer Utama;

b. rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer

Utama termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/ atau

c. efektivitas penerapan sistem Dealer Utama.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Dalam hal Bank atau Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Dealer Utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/ a tau bentuk restrukturisasi/ reorganisasi lainnya, Dealer Utama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal.

(2) Penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:

a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana restrukturisasi/ reorganisasi;

b. bukti restrukturisasi/ reorganisasi; dan

c. pernyataan tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Dealer Utama.

(3) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menindaklanjuti permohonan untuk menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penunjukan

kembali sebagai Dealer Utama.

(4) Kewajiban Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama yang telah dilaksanakan sebelum penunjukan kembali tetap diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban Dealer Utama dan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama.

3. Perubahan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C yang berbunyi:

Pasal 7A

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dealer utama wajib menjaga hubungan kemitraan dengan pemerintah yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan NKRI

Pasal 7B

Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan dalam perhitungan atas kewajiban aktivitas dealer utama di pasar perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tidak termasuk Surat Perbendaharaan Negara dengan tenor 3 bulan

Pasal 7C

Dalam hal tertentu, Dirjen untuk dan atas nama Menkeu berwenang membebaskan dealer utama dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui surat pemberitahuan.

4. Perubahan ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi:

SUN Seri Benchmark untuk pemenuhan kewajiban dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Dirjen dan mulai berlaku setiap awal tahun

5. Perubahan ketentuan ayat (1), (4), dan (5) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi:

(1) Dirjen untuk dan atas nama Menkeu dapat mencabut penunjukkan dealer utama dalam hal:

a. dealer utama menerima surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah selama 2 periode berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan dealer utama yang dilakukan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

b. dealer utama menerima surat peringatan sebanyak 3 kali berdasarkan evaluasi kewajiban dealer utama selama 1 tahun terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember

c. dealer utama yang meminjam SUN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimaan diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan atau Pasal 28 ayat (1) huruf a

d. dealer utama dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

e. dealer utama dicabut lain usahanya oleh otoritas terkait

f. dealer utama mengajukan pengunduran sebagai dealer utama secara tertulis kepada Menkeu c.q Dirjen

g. dealer utama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A

h. Bank atau Perusahaan Efek diputuskan hubungan kemitraan dengan Kemenkeu oleh Menkeu.

(4) Pencabutan penunjukkan dealer utama dilaporkan kepada otoritas terkait dan dapat diumumkan ke publik

(5) Dealer utama yang telah dicabut penunjukkannya sebagai dealer utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan untuk menjadi dealer utama setelah 12 bukan sejak pencabutan dealer utama.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini