Image

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 13 Januari 2017, 00:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 01 12 20 1590155 lempar-tanggung-jawab-kenaikan-tarif-surat-kendaraan-indef-batalkan-saja-zasNilyq0L.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

Lempar tanggung jawab antara pemerintah dan lembaga kepolisian masih belum terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dan untuk apa dana ini akan digunakan pun belum jelas. Hal ini membuat banyak masyarakat yang bertanya tidakkah lebih baik PP ini dibatalkan.

"Dibatalkan saja, perbaiki sistem dulu saja dan tata kelola keuangan harus ada di Kemenkeu, jadi jika Kemenkeu tidak mau bertanggung jawab berarti perlu ditinjau ulang," ungkap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati saat di hubungi oleh Okezone.

Menurutnya Polri tidak harus mengurusi tari kenaikan PNPB, harusnya itu menjadi fokus dari Kemenkeu. Polri harusnya hanya fokus pada bagaimana cara meningkatkan pelayanan saja.

"Mekanisme penerbitan harusnya tidak di Polri saja, harusnya Kementerian yang berurusan dengan masyarakat juga ikut mengurus PNPB," tukasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini