Image

Pulau Dikelola Asing, Kekuasan Negara Terbatas

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 12 Januari 2017, 12:19 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 01 12 470 1589578 pulau-dikelola-asing-kekuasan-negara-terbatas-DSlWY0RSfj.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA – Rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan pulau-pulau Indonesia kepada asing dinilai sangat berisiko. Bukan mustahil, kebijakan itu justru membuka peluang pulau tersebut menjadi tempat kegiatan ilegal.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga saat ini ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Sebanyak 55 pulau sudah dikelola pihak lain, 34 di antaranya asing.

“Kalau pengawasan lemah, terbuka lebar peluang terjadinya pelanggaran hukum yang masif,” ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni di Jakarta.

Menurut dia, tidak ada jaminan pihak asing yang mengelola pulau milik Indonesia tak akan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dia khawatir pulau-pulau tersebut akan dijadikan basis kegiatan ilegal seperti produksi narkoba, perjudian, prostitusi.

“Jangan sekali-kali membuka peluang terjadinya praktik negara di dalam negara. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa negaralah yang harus sepenuhnya menguasai kekayaan alam Indonesia dan harus menggunakannya untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa investor asing hanya dipersilakan untuk memberikan nama dan mengelola pulau tersebut dan bukan memilikinya.

“Tidak ada kepemilikan yang beralih. Saya ulangi ya karena ada viral yang belok-belok. Tidak ada kepemilikan oleh asing (terhadap pulau tak bernama di Indonesia),” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, kemarin.

Menurut Luhut, ide untuk memberikan hak kepada asing melabeli pulau Indonesia datang dari wisatawan Jepang yang tertarik dengan Pulau Morotai, Maluku. Di wilayah tersebut terdapat tujuh lapangan terbang yang salah satunya ingin dikembangkan oleh Jepang untuk pulau lanjut usia/ lansia (elderly resort).

“Jadi mekanisme bisnis. Kalau dia investasi kan dia mau datang. Jadi kayak orang Jepang itu dia ingin ada daerah elderly resort untuk para orang tua. Dia merasa di Indonesia itu nursing - nya bagus. Jadi mereka mau dan jarak dia dari Tokyo ke Morotai hanya empat jam,” imbuh dia.

Keleluasaan asing menggarap pulau-pulau Indonesia sebelumnya mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim mengatakan, pengelolaan pulaupulau kecil tidak boleh diberikan kepada orang asing.

Hal ini bukan saja menyangkut kedaulatan, tetapi juga seberapa jauh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat. Pengelola pulau-pulau di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha menyebut pengelolaan pulau-pulau di Indonesia kepada asing berpotensi mengancam kedaulatan negara. Indonesia memiliki 17.500 lebih pulau dan 13.400 lebih yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika pulau-pulau itu dibebaskan pengelolaannya kepada asing, berbahaya bagi Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti mengklaim, tidak ada kepemilikan pulau, yang ada adalah hak pengelolaan lahan (HPL) dengan batasan tertentu dan tidak absolut. Investor bisa mengelola area dengan luasan maksimum 70% dari luas pulau, sisanya 30% adalah milik negara. Selain itu, harus ada alokasi yang diperuntukkan bagi lahan terbuka hijau.

KKP bersama kementerian terkait berkoordinasi dalam menyusun aturan dan pedoman umumnya sehingga ada kejelasan bagi masyarakat atau pihak mana pun yang ingin mengelola sebuah pulau. “Saat ini rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang izin lokasi dan pengelolaan juga sedang proses finalisasi. Kalau ini sudah jadi, di dalamnya termasuk ketentuan terkait pengelolaan tadi,” ujarnya.

RPP tersebut juga memuat klausul terkait porsi investasi asing di sebuah pulau. Menurut Brahmantya, asing boleh berinvestasi di sebuah pulau, tapi juga harus ada porsi untuk lokal dan harus ada divestasi. Dia menambahkan, salah satu program prioritas di direktoratnya tahun ini adalah sertifikasi lahan di 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Pulau-pulau tersebut akan ditarik kepemilikannya ke negara dan HPLnya ada di negara.

Hal ini penting mengingat posisi pulaupulau tersebut di batas-batas negara. Terkait penamaan pulau, KKP akan berkoordinasi terutama dengan Kementerian Dalam Negeri. “Harapan kami, negara yang akan memberikan nama. Kalau KKP diberi mandat ya kita lakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyambut positif bilamana investor Jepang ingin menanamkan modalnya di Morotai. Menurut Arief, Morotai sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga dalam konteks pengembangan destinasi wisata dibutuhkan investasi untuk membangun amenitas dan atraksi.

“Morotai juga masuk salah satu dari 10 Top Destinasi Prioritas, 10 Bali Baru. Jadi soal atraksi yang terkait dengan wisata bahari, Morotai punya potensi besar. Lautnya bagus, pantainya bagus, dan banyak peninggalan historis yang terkait dengan Jepang dan Perang Dunia II,” ungkapnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini