Image

Hotel Tanpa Izin Harus Dirobohkan

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 12 Januari 2017, 13:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 01 12 470 1589601 hotel-tanpa-izin-harus-dirobohkan-cgPihwzQ7X.jpg Ilustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Hukuman bagi investor hotel di Kota Yogyakarta yang melanggar peraturan daerah (perda) harus diperberat. Selama ini sanksi tersebut masih tergolong ringan karena hanya dijerat pasal tindak pidana ringan (tipiring).

Khusus kasus proyek hotel tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di Jalan Aipda Tut Harsono, Umbulharjo. Sang investor hanya terancam hukuman tiga bulan kurungan atau denda maksimal Rp50 juta sesuai Pasal 91 Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

Pengamat Hukum Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Richo Andi Wibowo berpendapat perlunya terobosan hukum oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara. Sebabnya, secara perundangan, hukuman maksimal memang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 91 Perda 2/2012.

“Hukuman maksimal itu hampir sama di tiap daerah. Jadi jika ingin memberikan efek jera, harus ada terobosan penjatuhan hukuman dari hakim, ada semacam hukuman tambahan di luar hukuman pidana yang diatur dalam perda,” kata Richo.

Hukuman tambahan yang dimaksud adalah investor dihukum merobohkan konstruksi bangunan dengan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri. Atau pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP namun biaya tetap dibebankan kepada investor.

“Hukuman tambahan atas perintah dari majelis hakim. Saya rasa adanya hukuman tambahan perlu dipikirkan agar di kemudian hari tak ada lagi investor yang dengan sengaja melanggar aturan,” ujarnya.

Menurutnya, jika ingin memperberat sanksi dalam perda, membutuhkan proses yang lama karena harus mengubah isi perda sehingga tidak efektif jika ingin secepatnya memberikan efek jera bagi investor nakal.

Sementara itu, meski telah mencabut IMB Hotel Grand Timoho, namun ternyata Dinas Perizinan membuka peluang bagi investornya untuk mengajukan IMB lagi tanpa harus menunggu moratorium pendirian hotel baru di Kota Yogyakarta berakhir pada 31 Desember 2017 mendatang.

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono mengungkapkan, investor Hotel Grand Timoho mengajukan IMB sebelum diberlakukannya moratorium pada 1 Januari 2014.

“Dicabut karena dia mencuri start, permohonan awal hanya satu lantai tapi konstruksi bangunannya akan dibangun enam lantai. Tapi jika ingin ajukan IMB lagi, bisa (tanpa menunggu moratorium selesai) tapi persyaratan dimulai lagi dari awal dan harus lengkap,” katanya.

Adanya kemudahan pemberian izin bagi para investor hotel setelah IMB dicabut, Setiono mengaku sudah sesuai dengan aturan. Namun, kemudahan itu berlaku bagi 104 hotel yang sudah mengajukan izin sebelum berlakunya moratorium. Dari jumlah tersebut, saat ini sudah 87 berkas yang sudah diterbitkan IMB.

Sementara 17 berkas lain masih dilakukan pencermatan lantaran sejumlah persyaratan belum sesuai. Namun demikian, pihaknya tetap akan memberi sanksi bagi investor Grand Timoho. Selain diajukan ke pengadilan oleh Satpol PP, investor juga akan dikenai hukuman denda yang besarannya 50% dari retribusi IMB. “Perhitungan denda ada banyak komponen, termasuk menghitung luasan bangunan dan berapa tingkat,” katanya.

Rencananya, Kamis (12/10) hari ini investor hotel Grand Timoho akan diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebelum diajukan untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Fenomena Gunung Es

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Supriyanto Untung mendesak Pemkot Yogyakarta menelusuri proyek bangunan lain yang diduga melanggar IMB. Temuan pembangunan hotel tak berizin di Jalan Aipda Tut Harsono disebut sebagai fenomena gunung es.

“Masih ada kemungkinan terjadi di lokasi lain. Ini seharusnya menjadi momentum dan pintu masuk untuk bersih-bersih, mengungkap kasus serupa,” katanya.

Ketua Fraksi PPP itu mengungkapkan, pada 2015 lalu dirinya sempat menemukan berbagai celah hukum yang dimanfaatkan investor hotel di Kota Yogyakarta. “Pada 2015 lalu dewan pernah membentuk tim untuk mengungkap hotel yang beroperasi tanpa izin gangguan,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab Danunegoro memastikan investor-investor hotel yang nakal atau tak memiliki izin lengkap tidak terdaftar sebagai anggotanya. “Syarat menjadi anggota PHRI harus melengkapi izin bangunan dan izin operasional, jika tak beres, kami tak bisa menerima sebagai anggota,” katanya.

Istijab mengaku hingga kini, masih ada 27 proyek pembangunan calon hotel yang tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan jumlah hotel berbintang yang telah mencapai 116 hotel, Istijab minta Pemkot Yogyakarta memperpanjang moratorium hingga 2019. “PHRI ingin moratorium di kota sampai 2019, sama dengan Sleman. Tapi kemarin hanya diperpanjang setahun, sampai Desember 2017,” ujarnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini