Image

PERISKOP 2017: Mimpi Ingin Membeli Rumah dengan Harga Terjangkau

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Kamis 12 Januari 2017, 19:04 WIB
https img okeinfo net content 2017 01 12 470 1590083 periskop 2017 mimpi ingin membeli rumah dengan harga terjangkau G3Kl6A1En1 jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Hampir tiga tahun sudah Program Sejuta Rumah bergulir. Hingga Oktober 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi hanya menyentuh 401.150 unit rumah baru yang bisa terbangun. Angka ini baru 40% dari target satu juta unit rumah baru tahun ini.

Masih minimnya realisasi Program Sejuta Rumah diakibatkan berbagai macam hal. Hal yang paling utama adalah sulitnya para pengembang untuk mendapat lahan dengan harga terjangkau. Tidak hanya itu saja, masalah minimnya fasilitas ketersediaan pasokan tenaga listrik dan sumber air juga menjadi faktor penghambat lainnya.

Saking sulitnya mendapat lahan, para pemerintah daerah (pemda) pun diminta untuk semakin mempertegas aturan terkait detail tata ruang dan peraturan zonasi, terutama dalam hal pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kenyataan yang terjadi saat ini adalah jika zonasi telah ditentukan sama sekali tidak dibangun rumah untuk MBR, justru malah dimanfaatkan khusus untuk pembangunan rumah mewah.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan seharusnya yang terjadi adalah membiarkan para pengembang masuk pada satu daerah dan membangun rumah terlebih dulu, baru kemudian ditetapkan oleh pemda untuk kelak menjadi kawasan hunian kelas menengah bawah misalnya.

"Jadi kalau zoning-nya enggak ada yang khusus, jadi rumah khusus mewah atau menengah. Misalnya, kuning tua atau warna apapun itu khusus untuk rumah menengah bawah," ujarnya dalam Forum Ekonomi Nusantara bertajuk 'Peran Perbankan dalam Mendukung Sektor Properti sebagai Lokomotif Perbankan', di Jakarta, belum lama ini.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, besaran pungli untuk biaya perizinan membangun rumah berkisar 10%-20% dari harga jual rumah. Untuk itu, dia mendesak pemerintah untuk terus membasmi pungli yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia ini.

"Harga rumah MBR hanya Rp100 jutaan, berarti kalau rumah mewah Rp1 miliar itu ya hanya seper sekian persennya. Artinya mereka (oknum pungli) 'disubdisi' oleh pengembang-pengembang ini," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan harga jual rumah bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2015. Tentu harga ini akan berbeda dengan rumah komersial yang harganya mengikuti mekanisme pasar.

Sekadar diketahui, harga jual rumah subsidi di Pulau Jawa (luar Jabodetabek) hingga akhir 2016 tercatat Rp116,5 juta. Angka tersebut dipastikan akan naik mulai awal Januari 2017 menjadi Rp123 Juta. Ketetapan batasan ini berlaku juga untuk wilayah Sumatera kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Menurut CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, kenaikan harga jual rumah subsidi setiap tahunnya tersebut dinilai wajar. Sebab, kenaikan berdasarkan perhitungan nilai inflasi daripada bahan bangunan itu sendiri.

"Kenaikan wajar sih. Jadi gini, kalau bagusnya subsidi. Tapi dari sisi kewajaran 5% itu dari bahan bangunan, itu wajar," ujarnya kepada Okezone, belum lama ini.

Namun, ketika penyesuaian harga jual tanah justru malah menaikkan harga lahan atau tanah, baru itu dipandangnya sebagai sesuatu hal yang tidak wajar.

"Kalau dari eskalasi ada penyesuaian dari harga tanah, itu yang tidak wajar," tuturnya.

Sementara harga jual rumah subsidi yang tertinggi masih dipegang oleh Papua dan Papua Barat. Ini dikarenakan mengingat sulitnya memasok bahan bangunan sampai ke provinsi yang berada di ujung Timur Indonesia ini. Untuk 2017, harga jual rumah subsidi dibanderol Rp193,5 Juta.

"Karena di sana itu biaya semen mahal. Itu ekonomis. Indeks konstruksi paling mahal di Papua, karena biaya logistik ke sana juga tinggi," tukasnya.

Berikut harga jual rumah subsidi di berbagai wilayah Indonesia seperti dikutip dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)

2016: Rp116,5 juta

2017: Rp123 juta

2. Sumatera (kecuali Kep Riau dan Bangka Belitung)

2016: Rp116,5 juta

2017: Rp123 juta

3. Kalimantan

2016: Rp128 juta

2017: Rp135 juta

4. Sulawesi

2016: Rp122,5 juta

2017: Rp129 juta

5. Maluku dan Maluku Utara

2016: Rp133,5 juta

2017: Rp141 juta

6. Bali dan Nusa Tenggara

2016: Rp133,5 juta

2017: Rp141 juta

7. Papua dan Papua Barat

2016: Rp183,5 juta

2017: Rp193,5 juta

8. Kep Riau dan Bangka Belitung

2016: Rp122,5 juta

2017: Rp129 juta

9. Jabodetabek

2016: Rp133,5 juta

2017: Rp141 juta

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini