Image

Ketua Umum PP Muhammadiyah Temui Jokowi Bahas Ekonomi dan Kesenjangan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 13 Januari 2017, 15:42 WIB
https img z okeinfo net content 2017 01 13 20 1590814 ketua umum pp muhammadiyah temui jokowi bahas ekonomi dan kesenjangan 7sB02Kq1ES jpg Presiden Joko Widodo (Foto : Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir hari ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya adalah mengenai kesenjangan.

"Tadi dengan Presiden membahas soal bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Salah satunya masalah kesenjangan yang masih besar," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menurutnya, beberapa hal yang didiskusikan diantaranya adalah soal penguasaan lahan oleh negara untuk hajat hidup orang banyak. Selain itu, juga didiskusikan mengenai perlindungan rakyat di tengah ekonomi yang sangat korporatif.

"Mencari terobosan dan mendorong itu yang disebut New Economic Policy dan New Public Policy, perlu ada terobosan," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini warung-warung kecil yang di tanah air ini terdesak oleh waralaba. Akibatnya, masyarakat kecil semakin terpinggirkan. Untuk itu, beberapa konsep kebijakan ekonomi pun diusulkan kepada Presiden Jokowi.

"Muhammadiyah insya Allah siap karena punya institusi yang memadai kita punya rumah sakit, pusat pendidikan. Usulan dari Muhammadiyah sudah disetujui karena presiden punya desain itu. di Kawasan Papua misalkan ada penduduk setempat yang tidak punya lahan, Muhammadiyah membelikan lahan itu terus dikasih ternak sudah jalan," imbuhnya.

Menurutnya negara harus menggunakan tawaran Muhammadiyah dalam pembangunan ekonomi melalui desain new economic policy. Sebab, kesenjangan sosial tidak mungkin diselesaikan jika masyarakat kaya dan miskin tak saling membantu.

Tak hanya itu, pada pertemuan ini juga dibahas mengenai radikalisme. Hal ini dibahas mengingat bahwa radikalisme adalah suatu masalah bersama yang perlu diselesaikan.

"Membahas radikalisme tapi sedikit, radikalisme ini umum di tengah alam modern bukan di alam Indonesia saja tidak milik satu golongan agama dan negara. Radikalisme adalah bagian dari problema masyarakat yang besar. Setiap bentuk ekstremitas akan kami eliminasi," tutupnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini