Image

TOP REVIEW: Asing Boleh Beli Pulau di Indonesia

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Sabtu 14 Januari 2017, 14:20 WIB
https img okeinfo net content 2017 01 13 470 1591204 top review asing boleh beli pulau di indonesia 3u46BVJVzR jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Beberapa tahun lalu, kabar mengenai pulau-pulau di Indonesia yang dijual secara online merebak. Bahkan, pihak pengelola situs memampang dua pulau lengkap dengan lokasi dan biaya pembelian atau penyewaan pulau tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, bukan pulaunya yang dijual, karena pulau tetap menjadi milik publik, namun penguasaan atau tanahnya yang dijual.

“Bukan pulaunya yang dijual, pulau itu tetap milik publik tapi penguasaan di atasnya, jadi kalau punya tanah dijual, pulaunya tetap milik publik. Penataannya yang diatur, jadi kalau di atas itu berapa berapa tahun HGB 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun. Hak pakai selama dipakai, selama ini kita belum menjangkau mengatur hal itu lebih merinci, sehingga kalau ada yang jual pulau seolah-olah milik dia,” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.

Sofyan menambahkan, untuk orang kaya yang berminat membeli pulau dipersilakan, namun kepemilikannya hanya 70%. Penguasaannya berdasarkan hak-hak tentang kepemilikan pulau. Sementara itu, untuk kepemilikan tanah, orang Indonesia bisa saja, namun orang asing kepemilikannya dengan hak pakai, dan perusahaan hak guna bangunan.

Ditegaskan, kepemilikan orang kaya dalam hal memiliki pulau pribadi tidak masalah. Asalkan, masih ada aturan yang mengikatnya. Tentunya juga memberikan manfaat bagi negara.

"Disewakan butuh eksklusif dengan harga mahal enggak apa-apa, yang penting memberikan manfaat. Kalau punya uang sewa pulau, mau telanjang di situ silahkan yang penting pengaturannya. Orang kaya perlu privasi seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat pemberian nama bagi pulau-pulau di Indonesia. Pemberian tengah dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemenko Kemaritiman.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya mendukung upaya penamaan pulau tersebut. Hanya saja dia berharap pulau dinamai dengan Bahasa Indonesia. Bukan nama-nama asing.

"Yang penting namanya jangan nama asing, namanya pakai Bahasa Indonesia yang baik, nama daerah, nama tokoh-tokoh daerah," kata dia saat ditemui di Kementerian Pertahanan, belum lama ini.

Mengenai pulau tak bernama, Tjahjo mengakui sudah melayangkan surat untuk pejabat daerah. Dia meminta kepala daerah baik gubernur, wali kota hingga bupati segera menamai pulau tersebut. "Khususnya pulau-pulau yang tidak ada namanya diberi nama. Mau nama A, B, C, D sampai Z segera, tapi praktiknya sampai hari ini baru 40% yang sudah diberi nama," tukasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini