Image

Amnesti Pajak Incar Profesional

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 17 Januari 2017, 10:14 WIB
https img okeinfo net content 2017 01 17 20 1593341 amnesti pajak incar profesional g6Xfcbq9AZ jpg (Foto: Koran SINDO)

JAKARTA – Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.

Terbaru, pemerintah membidik para profesional yang belum melaporkan harta maupun asset untuk kepentingan perpajakan sebagai peserta program amnesti pajak periode tiga atau periode terakhir. Para profesional itu wajib pajak (WP) yang mempunyai pendapatan di atas rata-rata, namun belum signifikan membantu penerimaan pajak.

”Kesempatan hanya tinggal tiga bulan, dari sisi jumlah partisipan, kita berharap dari profesional maupun sektor formal lainnya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta kemarin.

Program amnesti pajak yang berlangsung sejak Juli 2016 terbagi menjadi tiga periode yakni periode pertama (Juli–September 2016), periode kedua (Oktober–Desember 2016), dan periode ketiga (Januari–Maret 2017).

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat realisasi uang tebusan program amnesti pajak berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) hingga akhir periode kedua baru mencapai Rp107 triliun atau sekitar 64,8% dari target Rp165 triliun.

Realisasi itu berasal dari pembayaran tebusan Rp103 triliun, pembayaran tunggakan Rp3,06 triliun, dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp739 miliar. Khusus pembayaran tebusan Rp103 triliun, kontribusi terbesar berasal dari WP orang pribadi nonusaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) sebesar Rp85,8 triliun, WP badan non-UMKM Rp12,4 triliun, WP orang pribadi UMKM Rp4,74 triliun, dan WP badan UMKM Rp338 miliar.

Realisasi uang tebusan Rp107 triliun sebagian besar terkumpul pada pelaksanaan program amnesti pajak periode pertama yang mencapai Rp97,2 triliun. Adapun pada periode kedua uang tebusan hanya bertambah sekitar Rp9,8 triliun. Mengacu pada perkembangan realisasi uang tebusan pada periode kedua yang lambat, sejumlah kalangan khawatir program amnesti pajak gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

Apalagi tarif tebusan pada periode ketiga program amnesti pajak lebih mahal dibanding dua periode sebelumnya yang bisa memengaruhi minat partisipasi WP. Sri Mulyani menjelaskan, untuk periode ketiga amnesti pajak otoritas pajak akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu guna menggaet peserta baru dari profesi maupun sektor tertentu.

”Kita akan lakukan berdasarkan data yang kita miliki pada 2016 dan 2017. Segmen mana yang harus dilakukan juga berdasarkan kemampuan untuk generate penerimaan pajak karena pada 2017 kita membutuhkan pajak yang cukup besar,” katanya. Dia memastikan profesi maupun sektor tertentu yang menjadi target peserta tax amnesty merupakan WP yang mempunyai pendapatan di atas rata-rata.

Mereka berasal dari segmen kegiatan usaha formal yang selama ini potensinya masih kecil semisal dari pertambangan maupun perikanan. Menkeu menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak pada 2017 dan upaya untuk memperbaiki tax ratio yang masih rendah juga akan dilakukan melalui bantuan basis data perpajakan.

Proyeksi terkait basis data perpajakan akan dilakukan untuk melihat potensi penerimaan pajak yang benar-benar bisa dikumpulkan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Dia berharap dalam jangka panjang tax ratio yang saat ini masih berada pada kisaran 11% bisa ditingkatkan dan nanti realisasi penerimaan pajak tidak lagi meleset jauh dari target.

Pemerintah dalam APBN 2017 menargetkan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sebesar Rp1.498,9 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan pada 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun atau 83,4% target APBN-P 2016 Rp1.539,2 triliun.

Dengan demikian, shortfall atau selisih antara realisasi dan target setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, dengan sisa waktu tiga bulan, sosialisasi amnesti pajak harus efektif kepada kalangan profesional. Kalangan profesional hendaknya didekati melalui pendekatan asosiasi maupun kelembagaan.

”Karena memang waktunya terbatas, program tax amnesty periode tiga ini hanya sampai 31 Maret, makanya harus efektif pendekatannya. Bisa misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada asosiasi atau kelembagaan profesi terkait,” ungkapnya. Sosialisasi di kalangan profesi tersebut, kata dia, bisa dilakukan kepada pengacara, notaris, akuntan, konsultan, PNS, direksi, komisaris BUMN, perwira TNI dan Polri.

”Saya kira kita cukup banyak asosiasi profesi. Tax amnesty bisa menyasar berbagai profesi tersebut sehingga target Rp165 triliun dapat tercapai dalam rangka menopang penerimaan pajak secara reguler,” katanya. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan, sosialisasi kepada kalangan profesional harus dilakukan dengan cara persuasif.

”Saya kira harus kerja keras. Kalau target dari sisi uang tebusan memang agak berat, ya. Yang paling bisa menambah dari sisi peserta saja,” ungkap dia. Dia mengatakan, menggaet peserta baru sebagai wajib pajak merupakan hal penting. ”Yang paling penting memang bagaimana terus menambah wajib pajak baru. Dengan begitu, banyak hal yang bisa digali. Tergantung kreativitas dan usaha keras dari Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini