Image

Menteri Susi: Optimalkan Integrasi Perikanan Hulu-Hilir

ant, Jurnalis · Jum'at 20 Januari 2017, 19:19 WIB
https img k okeinfo net content 2017 01 20 320 1596984 menteri susi optimalkan integrasi perikanan hulu hilir rm1W69cZ44 jpg Menteri KKP Susi Pudjiastuti (Foto : Okezone)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pentingnya untuk mengoptimalkan integrasi perikanan dari kawasan hulu hingga ke hilir di Tanah Air.

"Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir," kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Menurut Susi, untuk di sektor hulu sudah cukup jelas kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, tetapi di sektor hilir ternyata masih banyak hal yang harus dibenahi.

Untuk itu, ujar dia, dalam rangka mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di sektor hulu-hilir tadi, maka perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di RI.

Lokasi pembangunan SKPT tersebut di berbagai daerah antara lain meliputi Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.

Dari sisi pembiayaan dan investasi, Susi mengharapkan dukungan dari bank-bank nasional dan bank swasta nasional lainnya.

Ia juga mengharapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau "Corporate Social Responsibility"/Tanggung Jawab Sosial (CSR) dari berbagai BUMN dan perusahaan swasta."Kami harapkan juga bantuan dan kerjasama dari BUMN dan swasta," katanya.

Karena itu, ia mengutarakan harapannya agar bantuan-bantuan CSR-nya untuk disalurkan ke 12 lokasi SKPT, guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

KKP juga bakal fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga ke depannya juga akan menindak beragam aktivitas yang merusak seperti penangkapan ikan dengan mengebom atau tindakan destruktif lainnya.

"Pada 2017, fokus kami bukan hanya illegal fishing, tetapi lebih kepada pengelolaan sumber daya kelautan," kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Jumat (13/1).

Menurut Sjarief, dalam rangka fokus pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu, pihaknya juga bakal bersinergi dengan sejumlah instansi seperti Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk menegaskan aturan terkait penggunaan lahan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil.

Sedangkan pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilakukan KKP antara lain termasuk penggagalan penangkapan spesies lobster, kepiting dan rajungan di sejumlah daerah.

Selain itu, ujar dia, bentuk pengawasan lainnya adalah adanya kasus temuan ikan dori ilegal di pasar modern, pengawasan kapal angkut ikan hidup di pelabuhan "checkpoint", serta pembinaan Pokwasmas (Kelompok Pengawasan Masyarakat).

Sjarief menuturkan bahwa Pokwasmas juga termasuk bagian dari warga yang banyak memberikan masukan seperti melalui media sms mengenai beragam aktivitas seperti kapal ikan yang melakukan tindakan ilegal dalam merusak sumber daya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini