nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Si Miskin yang Belum 'Terpelihara'

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 23 Januari 2017 10:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 01 23 320 1598330 si-miskin-yang-belum-terpelihara-4vUjfD9PEo.jpg Ilustrasi : Okezone

SUDAH menjadi rahasia umum, tak ada data pasti tentang jumlah penduduk miskin di negeri ini. Data antara satu lembaga dengan instansi lainnya sering kali berbeda.

Padahal, validitas data sangat penting untuk menanggulangi meningkatnya penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, penduduk miskin adalah masyarakat yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan. Di Jawa Barat, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp332.000/ bulan. Mereka mencatat, pada September 2016 warga Jawa Barat yang hidup dengan penghasilan di bawah Rp332.000 terdapat 4,17 jiwa.

Tentu lain halnya dengan Kementerian Sosial, karena mereka memiliki 13 indikator untuk dikategorikan warga miskin. Menghitung penduduk miskin mungkin tak sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Cukup tentukan klasifikasi dan menggerakkan aparatur kewilayahan hingga tingkat RT, data itu bisa didapat. Tinggal turunkan tim untuk memverifikasi. Validitas data penduduk miskin ini penting, karena menyangkut hak setiap individu di negara ini. Hak warga negara yang memang harus dilindungi dari kemiskinan.

Tidak sinkronnya jumlah penduduk miskin juga akan menyulitkan pemerintah merealisasikan programnya. Terlepas berapa pun jumlah penduduk miskin di negara ini, yang pasti mereka adalah penduduk Indonesia yang lahir di bumi pertiwi. Mereka punya hak yang sama menikmati kekayaan alam Indonesia beserta turunannya. Amanat UUD 1945 menyebutkan, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Kata ‘dipelihara’ mungkin bisa diartikan, jangan biarkan mereka terlunta-lunta. Jangan biarkan mereka bingung mencari tempat bersandar dan mengadu. Tunjukkan bahwa pemerintah itu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Akan sangat naif, bila ada warga miskin yang meninggal karena himpitan ekonomi. Jika di ibaratkan, pemerintah adalah sebuah rumah tangga, tentu tak ada kepala rumah tangga yang rela anggota keluarganya dibiarkan kelaparan atau hidup susah.

Kepala rumah tangga yang baik, pastinya memikirkan semua anggota keluarganya secara adil dan terukur. Menjamin mereka hidup bahagia. Mempedulikan penduduk miskin, bukan berarti menanggung semua kebutuhan mereka. Konsep yang diberikan tidak harus memberi ikan, tetapi beri mereka kail. Berikan mereka harapan untuk menyusun hidupnya melalui program pemberdayaan mandiri.

Langkah itu bisa dimulai dengan membuat payung hukum yang mengatur agar perusahaan mempekerjakan lansia atau para janda-janda tua. Buka lapangan kerja bagi pengangguran berkeluarga. Salurkan modal usaha bagi mereka yang ingin membuka usaha mandiri. Saya yakin, bila ada kemauan, tak ada yang tidak mungkin. Ingat, jabatan adalah amanat yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak.

Arif Budianto

 

Wartawan KORAN SINDO

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini