Lelang Belanja Pemerintah Secara Elektronik Hemat 20%

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 26 Januari 2017 11:14 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 26 320 1601424 lelang-belanja-pemerintah-secara-elektronik-hemat-20-O0orB1V38p.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA – Pengadaan barang dan jasa atau lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghemat belanja pemerintah hingga 20%.

LPSE Kementerian Keuangan yang digunakan sejumlah kementerian/ lembaga (K/L) berpotensi menghemat Rp70 triliun dari total belanja Rp320 triliun. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar mengatakan, selama ini tingkat penyerapan anggaran belum optimal. Penyebabnya bermacam- macam, mulai dari enggan membelanjakan hingga takut terjerat masalah hukum. ”Tidak hanya daerah, beberapa K/L ada juga nuansa seperti itu. Dengan adanya LPSE ini, dengan dijamin transparansi dan kecepatannya, maka kekhawatiran membelanjakan dan berkurangnya daya serap anggaran negara tidak perlu terjadi lagi,” kata Harry di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Dia menilai, belum optimalnya daya serap anggaran menghambat upaya dalam penggunaan uang pajak untuk menyejahterakan masyarakat. Di daerah, sejumlah kepala daerah justru mengendapkan dananya di perbankan ketimbang membelanjakannya untuk kepentingan publik. Jumlahnya pun relatif besar, hingga mencapai lebih dari Rp200 triliun. Harry mendorong agar seluruh pemerintah daerah, termasuk K/L, mengoptimalkan LPSE untuk melelang barang dan jasa.

Keberadaan LPSE juga meringankan kerja BPK karena lelang dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan. Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menilai, pelaksanaan lelang elektronik masih terbatas. Dia menyebut, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), porsi belanja barang dan belanja modal yang dilelang secara elektronik ratarata baru 30%. ”Cakupan produk dan jasa yang masuk dalam e-catalog ini sangat sedikit,” ujar dia.

Selain itu, para pengguna anggaran juga masih belum rela melakukan lelang elektronik. Hal ini terlihat pelaksanaan lelang elektronik yang masih parsial alias setengah elektronik setengah manual. Persoalan lain, lanjut Asman, adalah penguasaan pemenang lelang yang didominasi perusahaan besar. Hal ini mempersempit peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk terlibat mengikuti lelang. Belum lagi, waktu pembayaran yang lama.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, LPSE sangat penting untuk mendorong transparansi lelang barang dan jasa pemerintah, seiring semakin meningkatnya alokasi belanja barang dan modal setiap tahun.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini