nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fintech Jadi Ajang Optimalisasi Pembiayaan

ant, Jurnalis · Sabtu 28 Januari 2017 16:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 01 28 320 1603563 fintech-jadi-ajang-optimalisasi-pembiayaan-U8xcXjm1Q0.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Peningkatan jumlah masyarakat pengguna telepon seluler membuat penetrasi internet di Indonesia tumbuh pesat sehingga menguntungkan industri jasa keuangan digital.

Pada 2008, investasi di industri rintisan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) di Indonesia masih sekira USD900 juta kemudian pada 2013 meningkat menjadi USD3 miliar.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan investasi tersebut akan menembus angka USD8 miliar atau sekitar Rp105,6 triliun pada 2018.

Dengan potensi besar bagi perusahaan rintisan fintech di Indonesia, sekarang ini telah bermunculan banyak pelaku di industri keuangan yang tertarik mendirikan usaha digital tersebut, terutama fintech yang bergerak di ranah pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending (P2P).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator akan mengoptimalkan pemanfaatan model pembiayaan melalui fintech karena dianggap mampu mengisi ruang yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

"Keberadaan fintech ini akan melengkapi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau start-up sebagai komplemen dari upaya OJK untuk merevitalisasi perusahaan modal ventura," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, beberapa waktu lalu.

OJK pada akhir 2016 menerbitkan Peraturan Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) untuk menjamin adanya kualifikasi perusahaan rintisan fintech dalam ranah pinjam-meminjam.

"Kalau sudah wajibkan pendaftaran, maka semua perusahaan rintisan fintech akan mempunyai kualifikasi yang bagus dan penyelenggaraannya tidak sekadarnya saja," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK, Imansyah.

Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 77/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara perusahaan rintisan fintech pinjam-meminjam wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Pelaku perusahaan rintisan fintech pinjam-meminjam yang terkualifikasi dan bukan abal-abal perlu diwujudkan agar dapat memberikan kepastian stabilitas keuangan, mewujudkan pengamanan data pengguna, dan menjamin perlindungan konsumen.

Pihaknya saat ini tengah berupaya menciptakan basis data perusahaan rintisan fintech berbasis pinjam meminjam di Indonesia melalui POJK 77/2016 tersebut.

Dia mengatakan bahwa penyelenggara yang telah menjalankan bisnis sebelum POJK 77/2016 diundangkan, mengajukan permohonan pendaftaran paling lambat enam bulan setelah 29 Desember 2016.

Setelah pendaftaran, akan diberikan alokasi maksimal satu tahun untuk perizinan. Modal penyelenggara akan naik menjadi Rp2,5 miliar setelah mendapatkan perizinan dan hal tersebut kemudian menjadi domain pengawasan oleh OJK.

Secara khusus, POJK 77/2016 juga mengatur mengenai batas maksimal pemberian pinjaman dana, yaitu Rp2 miliar per debitur per perusahaan fintech. Batas maksimal tersebut dapat ditinjau ke depannya. "Perusahaan fintech tidak boleh memberi pinjaman. Yang boleh hanya investornya," ujar Imansyah.

Selain itu, POJK 77/2016 antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit dan perlindungan kepentingan pengguna, seperti penyalahgunaan dana dan data nasabah.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai perlindungan kepentingan nasional, seperti kegiatan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

"Proses layanan pinjam meminjam ada empat tahap sehingga rasa-rasanya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan tertangkap melalui empat tahap ini," kata Peneliti Eksekutif Senior Tim Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK, Hendrikus Passagi.

Perusahaan rintisan fintech pinjam-meminjam, PT Investree Radhika Jaya (Investree), menilai POJK 77/2016 yang menjamin adanya kualifikasi perusahaan fintech dalam ranah P2P lending turut mendorong lahirnya kerja sama ini secara positif.

"Regulasi tersebut membuat kami merasa didukung untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan layanan sesuai dengan rambu-rambu yang jelas," kata CEO Investree Adrian Gunadi.

Pendanaan UMKM Penetrasi internet di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dan mencapai 100 juta pengguna dalam tiga tahun ke depan. Perkembangan ini menjanjikan prospek yang sangat besar bagi pelaku jasa keuangan digital.

Industri jasa keuangan digital Indonesia sendiri memberi kesempatan bagi sekitar 110 juta warga yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan dan produk perbankan.

OJK berharap perkembangan jumlah perusahaan rintisan fintech dalam ranah pinjam-meminjam P2P dapat membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pendanaan.

Penyelenggara fintech pinjam-meminjam juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi UMKM ke berbagai daerah.

Menurut OJK, jumlah perusahaan rintisan fintech dalam platform pinjam meminjam di Indonesia pada triwulan I/2016 sebanyak 51 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 135 perusahaan pada triwulan IV.

"'P2P lending' cakupan areanya sangat tidak terbatas, tidak ada limitasi ruang karena pemanfaatan teknologi informasi," kata Imansyah.

Cakupan area yang luas tersebut mempunyai sisi positif bagi akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat yang jauh dari pusat bisnis. Imansyah berharap perusahaan fintech mampu menciptakan akses keuangan ke UMKM menjadi semakin besar dan terjadi redistribusi aset permodalan sehingga pemerataan bisa berjalan.

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses permodalan UMKM telah dilakukan oleh Investree dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Bank Woori Saudara/BWS).

Kedua entitas tersebut telah menandatangani surat kesepahaman kemitraan penjualan untuk memberdayakan industri UMKM. Bentuk kerja sama yang dilakukan akan memudahkan nasabah BWS yang belum terjangkau dalam kategori layak kredit akan diarahkan kepada 'platform' Investree sebagai alternatif mendapatkan pinjaman.

Komisaris Investree, Aida Sutanto, mengatakan Investree dan Bank Woori Saudara memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya bagi UMKM, sebagai manfaat dari hadirnya fintech yang dapat berperan sebagai mitra strategis industri finansial.

Kemitraan tersebut merupakan kolaborasi strategis kedua Investree sebagai perusahaan fintech dengan sektor perbankan guna memperluas jangkauan nasabah serta meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air.

"Kali ini dengan Bank Woori Saudara kami melakukan kemitraan penjualan dengan peran Bank Woori Saudara sebagai bank swasta multinasional yang membantu kami menyerbarluaskan kemudahan berinvestasi dan mendapatkan pinjaman dengan hadirnya kecanggihan dan kemudahan fintech maupun peer-to-peer (P2P) lending yang dapat diakses di mana saja," kata Adrian.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini