SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?

Tim Riset Okezone Finance, Jurnalis · Selasa 31 Januari 2017 06:15 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 30 470 1604679 survei-okezone-finance-pajak-progresif-tanah-nganggur-apa-bisa-turunkan-harga-tn1G76CJJN.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk lahan yang tidak digunakan secara produktif, atau bisa disebut tanah nganggur. Aturan mengenai hal ini pun tengah disiapkan.

"Pokoknya kami akan koordinasi antar-pemerintah. Presiden kan sampaikan berkali-kali bahwa tanah faktor yang penting bagi perekonomian," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta belum lama ini.

Pemerintah pun segera mengajukan regulasi terkait pajak progresif tanah nganggur ini. "Undang-undang pertanahannya akan diajukan ke DPR pada pertengahan Februari," jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofjan Djalil kepada Okezone.

Mantan Menteri BUMN ini memaparkan, tujuan utama dari aturan ini adalah memangkas aksi spekulan atau biasa disebut calo atau makelar.

"Jadi, mereka ini yang beli tanah seharga Rp100 ribu per meter persegi. Lalu disimpan dulu. Dan nanti dia jual lagi kalau harganya sudah Rp1 juta. Nah, gain ini yang jadi sasaran kita," kata dia.

Dia mengatakan, aksi spekulan yang populer dengan nama calo dan makelar membuat harga tanah tidak rasional lagi. "Harga tanah kini gila-gilaan. Tapi, (tanah tersebut) tidak memberikan nilai lebih," jelas dia.

Kali ini, Tim Okezone Finance mengadakan survei terkait pajak progresif tanah nganggur ini.

1. Apakah Anda tahu pemerintah berencana menerapkan pajak progresif untuk tanah nganggur?

A. Tahu

B. Tidak

Hasil: Sebanyak 90,5% responden menjawab sudah mengetahui wacana pajak progresif tanah nganggur ini. Sementara sisanya, 9,5% responden belum mengetahui rencana pemerintah ini.

 

2. Apakah Anda setuju dengan penerapan pajak progresif untuk tanah nganggur ini?

A. Setuju

B. Tidak setuju

C. Tidak tahu

Hasil: Sebanyak 76,2% responden menyetujui penerapan pajak progresif tanah nganggur ini. Sementara yang tidak setuju ada 9,5%. Sementara responden yang menyatakan tidak tahu ada 4,8% dan yang tidak menjawab ada 9,5% responden.

 

3. Menurut Anda, apakah pajak progresif untuk tanah nganggur ini upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan?

A. Iya

B. Tidak

C. Tidak tahu

Hasil: Sebanyak 61,9% responden berpendapat pengenaan pajak progresif tanah nganggur ini merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan. Sementara 14,3% menyatakan tidak. Sementara 14,3% lainnya menyatakan tidak tahu dan 9,5% tidak menjawab.

 

4. Apakah harga tanah tidak akan mengalami kenaikan signifikan dengan adanya pajak progresif ini?

A. Tetap naik tajam

B. Naik, tapi tidak signifikan

C. Tidak naik

D. Akan turun

Hasil: Sebanyak 28,6% responden mengungkapkan harga tanah tetap akan mengalami kenaikan tajam kendati pajak progresif tanah nganggur ini diterapkan. Sementara 33,3% responde menyatakan harga tanah akan naik, tapi tidak signifikan. Lalu, 9,5% menyatakan harga tanah tidak akan naik dan 19% optimistis harga tanah akan turun. Ada sebanyak 9,5% tidak menjawab pertanyaan ini.

 

5. Apa pendapat Anda mengenai harga tanah saat ini dan apa saran Anda terkait dengan pajak progresif untuk tanah nganggur?

 Berikut ini adalah sejumlah responden dalam Survei Okezone Finance kali ini:

1. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Tanah saat ini jadi ajang spekulasi. Sementara itu kebutuhan lahan untuk pertanian, industri dan infrastruktur tidak memadai. Biaya pembebasan tanah menjadi mahal. Harga tanah berubah irasional. Ada missmatch. Penguasaan tanah juga dikuasai konglomerat yang mengakibatkan ktimpangan lahan makin lebar. Jadi langkah pemerintah untuk mningkatkan pajak pada lahan non produktif sudah tepat. Saran lebih ke pendataan yang akurat dan akuntabel.

2. Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo

1. B. Belum

2. Belum tahu karena belum jelas aturannya kita enggak bisa melihat aturan secara sepotong-sepotong harus secara keeluruhan

3. Belum tahu karena belum jelas aturannya kita enggak bisa melihat aturan secara sepotong-sepotong harus secara keeluruhan

4. D. Bisa jadi akan turun karena kalau tanah dibeli untuk spekulasi kemudian dianggurkan, kalau beli tanah sekian dua tahun lagi pasti naik. Spekulan tanah sekarang harus pikir ulang ada tambahan, tapi seberapa besar kalau kenaikan harga tanah 20-30% tapi kalau pajaknya naik 5% ya yang gitu-gitu lah makanya tergantung bagaimana nanti aturannya.

5. Sekarang kan salah satu program utama pembangunan kan mengurangi kesnjangan dan meningkatkan daya saing dan memeng itu bisa dibilang aset menganggur. Tapi harus jelaskan dulu status tanah nganggur itu gimana, karena di UU pertanahan kan ada maksimal kepemilikan tanah kan ada batasnya juga. Harus dilihat secara holistik dulu bagaimana rencananya kan belum tau rencananya kan mestinya dulu itu pajaknya apa, tujuannya untuk apa apa satu kepemilikan yang 1 hektare dengan 1.000 meter persegi bagaimana. Apa pemerintah punya satu single data untuk ini? Kaya gitu kan mesti jelas padahal kalau dilihat nilainya jelas beda.

3. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto

1. A. Tahu

2. Belum tahu tergantung aturan yang keluar bagaimana

3. A. Iya

4. A. Tetap naik tajam

5. Apa pendapat Anda mengenai harga tanah saat ini dan apa saran Anda terkait dengan pajak progresif untuk tanah nganggur?

Secara substansi ke arahnya mana ini kan belum, yang perlu di sepakati adalah tanah berapa luasnya yang dikenakan, jadi lebih kepajak yang dengan prisnip keadilan. kalau cuma lahan kecil ditarik pajak kan gak adil, harus ada batasan tanah sekian dipajekin sekian di pajeki n jadi ga pukul rata. tambah pendapatan pajak tapi kita ingin penambahna pajak enggak sporadis ada atruannya ini. Dirincikan dulu jangan menerapkan kebijakan sporadis tapi terapkan yang prinsip keadilan bagainama menambah ruang fiskal di daerah ini, kajian dulu jangan Kemenkeu buat aturan tanpa kajian yang komprehensif kita ingin aspek yang dijadikan acuan dalam buat aturan.

 

4. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. C. Tidak naik

5. Harga tanah tinggi karena spekulasi. Justru hal ini yang dapat diatur dengan peraturan ini, yakni kepemilikan tanah untuk spekulasi dapat dikenai pajak tambahan.

Saran:

Ada zonasi, threshold, integrasi administrasi pertanahan dan pajak.

 .

5. Wakill Ketua Aprindo Tutum Rahanta

1. A. Tahu

2. A. Setuju (dengan Syarat Buat Klasifikasi Tanah Mana Saja yang Akan Dipajaki)

3. B. Tidak

4. D. Akan turun

5. Rencana yang bagus dari pemerintah untuk melindungi tanah dari spekulan. Namun perlu dibuat klasifikasi lebih lanjut mengenai tanah apa saja yang akan dipajaki karena tidak setiap orang membeli tanah dengan motif spekulasi.

6. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. Tidak Memilih. Jawaban: Tergantung Daerah dan Jenis Lahan

5. Memang saat ini tanah kosong masih digunakan untuk spekulasi. Kebijakan ini perlu diterapkan agar tanah yang kosong dapat digunakan untuk pembangunan. Jadi ini juga untuk memberikan efek jera kepada pihak yang gunakan lahan kosong untuk berspekulasi.

 

7. Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Harga Tanah yang nganggur sebaiknya bisa digunakan untuk ditanami tanaman pangan dengan diatur waktu diserahkan kembali dengan pemberitahuan penggunaan tanah.

Jadi tidak menjadi tanah kosong yang tidak ada hasil untuk publik, Karena pada dasarnya tanah adalah hak negara untuk penggunaan , sedang kan pengusaha atau perusahaan hanya mendapatkan hak guna usaha atau hak guna bangunan.

8. Kepala Ekonom BCA David Sumual:

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. C. Tidak tahu

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Saya setuju sih. Tapi mungkin bukan uuntuk semua permukiman tanah, tapi peruntukan infrastruktur saja.

9. Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. B. Tidak

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Saya kira hal positif terkait dengan penerimaan negara sekaligus mendorong investasi yang produktif. Apakah di sektor perkebunan, perhotelan, properti dan sebagainya.

 

10. Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono

1. A. Tahu

2. B. Tidak setuju

3. A. Iya

4. A. Tetap naik tajam, yang elas hukum ekonomi kalau nilai objek Pajak naik past harga objek Pajak akan naik juga ,Nah kalau lahan nggangur yang dijadikan bank land/ lahan cadangan oleh para pengembang dikenakan Pajak progresif oleh pemerintah yang pasti jika nanti dikembangkan menjadi Properti harga property akan semakin mahal juga

5. Kalau tujuan pajak progresif lahan nganggur agar lahan itu tidak menganggur tetapi produktif sehingga bisa memberikan nilai Ekonomi jika dikembangkan memang benar ,tapi biasanya bagi pemilik lahan tersebut tidak akan peduli ,sebab mereka berpikir dengan pengenaan Pajak yang Tinggi terhadap lahan nya jika nanti dijual ya harganya juga tinggi ,yang akhirnya meyebabkan makin sulit Rakyat memiliki lahan yang murah .

Belum lagi jika lahan yang menganggur itu berlokasi dilokasi yang strategis wah tambah meroket saja harganya

Dan kalau lahan nganggur milik perorangan atau perusahaan tersebut akan digunakan oleh proyek pemerintah ya ganti ruginya juga mahal akhirnya akan banyak investor dibidang infrastruktur menarik diri untuk berinvestasi di Indonesia

Harusnya kalau mau mengefektifkan lahan lahan nganggur yang luas milik perorangan atau perusahaan bukan dengan pengenaan Pajak progresif tapi buat peraturan yang memaksa dan mengharuskan agar lahan yang nganggur tersebut bisa digunakan sementara oleh masyarakat atau negara untuk mengembangkan pertanian untuk mendukung swasembada pangan dengan jangka waktu 10 tahun misalnya .

11. Pengamat Politik Internasional Universitas Indonesia (UI) Syafuan Rozi

1. A

2. A

3. A

4. D

5. Masyarakat perlu aset sehingga beli tanah banyak, sehingga yang perlu dilakukan pemerintah harus membuat deskripsi kebijakan.

 

12. Kepala Riset First Asia Capital David Sutyanto

1. B

2. A

3. A

4. B

5. Strategi yang baik untuk mengatasi spekulan tanah yang telah membuat harga tanah menjadi tidak terkendali.

 

13. Pengamat Ekonomi Aviliani

 

1. A

2. A

3. B

4. C

5. Harga tanah selama ini naik dan tidak masuk akal, menurut saya terlalu tinggi. Akibatnya masyarakat yang tidak mampu enggak bisa beli tanah, cuma orang kaya saja yang bisa beli tanah. Sehingga pemerintah harusnya mengontrol harga tanah, biar masyarakat kalangan bawah juga bisa beli tanah.

14. Head of Research Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo

1. A. Tahu

2. C. Tidak Tahu

3. A. Iya

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Perlu diperjelas definisi tanah nganggur seperti apa, karena developer selalu harus punya landbank sebagai modal utama mereka. Mungkin perlu diberi batas untuk luasan dan lama menganggurnya.

15. Direktur Institute for Development of Economics Finance (Indef) Enny Sri Hartati

1. A

2. A

3. A

4. D

5. Administrasinya. Kalau administrasi masih kacau balau seperti sekarang itu ya enggak efektif karena orang jual belinya bisa pakai KTP ganda atau pun juga pakai identitas orang lain.

16. Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi

1. A

2. B

3. A

4. A

5. Kalau untuk meningkatkan pendapatan pajak ya tentu meningkatkan tapi harus tahu dong apa akibatnya, kan harga tahah jadi lebih tinggi.

17. Pengamat Pajak Darussalam

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. B. Naik, tapi tidak signifikan

5. Harga tanah saat ini tidak masuk akal, menjadi lahan spekulasi, harus dipajaki secara progresif untuk membatasi spekulan, di luar negeri dikenal dengan nama Land Value Tax.

 

18. Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. Tidak menjawab

4. Tidak menjawab

5. Kaum buruh sangat mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak progresif terhadap tanah yang selama ini tidak cukup produktif untuk kemudian dikembangkan menadi pabrik-pabrik atau lokasi usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Namun terhadap pemilik tanah, perlu didukung aspek permodalannya, karena tidak setiap pemilik tanah adalah pengusaha yang cukup memiliki modal usaha. Selain itu, harus dipikirkan juga faktor pendukung lainnya, yaitu soal infrastruktur.

19. Arsitek, pemilik studio arsitektur PT Arya Cipta Graha (Atelier Cosmas Gozali), Cosmas Gozali

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. A. Iya

4. A. Tetap naik tajam

5. Harga tanah di Indonesia harganya sangat berbeda dan variatif. Ada yang masih murah, tapi ada juga yang sudah sangat mahal. Pajak progressive sebaiknya diterapkan dari total jumlah luasan tanah yang menganggur, yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, jangan langsung disama ratakan. Misalnya terapkan pajaknya jika di atas 5.000 m2.

20. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda

1. A. Tahu

2. A. Setuju

3. C. Tidak tahu

4. A. Tetap naik tajam

5. Harus ada batasan dan definisi yang jelas mengenai tanah terlantar. Menurut saya, pengembang bisa tetap mempunyai land bank dan itu bukan termasuk tanah terlantar. Yang menjadi tanah terlantar bila tidak produktif dan ada motif spekulasi.

21. Pengamat Tata Kota dari IPB Yayat Supriatna

1. A. Tahu

2. C. Tidak tahu

3. A. Iya

4. A. Tetap naik tajam

5. Pemerintah harus tetapkan dan definitif definisi tanah yang menganggur itu seperti apa, diterapkan di perkotaan atau pedesaan, luasannya berapa, tingkat kesuburannya tanah bagaimana. Ya kan kalau tandus juga tidak bisa diapa-apakan. Beda kalau tanah yang untuk bertani. Makanya jika pemerintah mau terapkan ini, harus jelas dulu kriteria tanah menganggur itu bagaimana

1
6

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini