Share

Pengembang Jadi Penjamin Rumah untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 31 Januari 2017 12:41 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 31 470 1605373 pengembang-jadi-penjamin-rumah-untuk-masyarakat-penghasilan-rendah-yKVIBOchPs.jpg Ilustrasi : Okezone

SURABAYA – Kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat mendesak. Di sisi lain, perbankan berat untuk memberikan kredit bagi MBR rumah, khususnya yang bekerja di sektor informal.

Karena itu sejumlah pengembang juga menjadi avalis alias penjamin untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR. Pemilik PT Kokoh Anugerah Nusantara (KAN) Kan Eddy menuturkan, langkah pengembang menjadi avalis bisa mempercepat kepemilikan rumah bagi MBR sektor informal. Sebab selama ini banyak calon pembeli rumah MBR yang dinilai tidak bankable .

“Makanya perbankan tidak berani memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan ini menjadi kendala target capaian rumah MBR sepanjang 2016,” ujarnya kemarin. PT Kan telah menempatkan sejumlah deposito di bank. Ketika ada kredit macet, BTN bisa langsung mengambil uang dari simpanan deposito tersebut.

Eddy juga membeberkan, PT KAN melalui perumahan Puri Kokoh memberlakukan avalis ini pada 15% dari total unit yang digarap. Selain bagi calon pembeli sektor informal, pihaknya juga memberlakukan kesempatan yang sama pada pensiunan. “Kalau sampai enam bulan yang bersangkutan tak membayar kredit ke bank, kami akan melakukan buy back atau pembelian kembali atas unit rumah tersebut,” ungkap Eddy.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit menuturkan, tingginya angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit disebabkan banyaknya calon pembeli yang tidak bankable . Itu sebabnya pengembang dan perbankan tidak berani memberikan KPR.

Hal ini menjadi kendala yang menghadang target penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Selama belum ada solusi atas kendala ini, angka backlog perumahan akan tetap tinggi. “Ini yang harus dipecahkan dulu biar ada kesempatan bagi mereka untuk memperoleh hak rumah melalui pengajuan KPR,” ucapnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Apersi Jatim Soepratno mengungkapkan, jumlah pekerja informal di Jawa Timur cukup besar dan umumnya dinilai bankable . Namun, dia percaya bahwa bila diberikan kesempatan, para pekerja sektor informal seperti pedagang bakso, rawon, soto, dan sebagainya itu akan bisa memenuhi kewajibannya.

“Memang harus diakui kalau banyak dari masyarakat kita yang belum bankable . Padahal sebenarnya mereka mampu untuk membayar angsuran. Ini kesempatan yang bagus sepanjang tahun ini untuk mengejar kebutuhan rumah di Jatim dan Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini